Pasuruan (WartaBromo.com) – Tahun 2020 lalu, Pemkot Pasuruan telah menerbitkan SK Penetapan Cagar Budaya di Kota Pasuruan. Namun begitu, pemeliharaan atas cagar budaya yang ditetapkan ini belum bisa dilakukan pemkot.
Kasi Sejarah dan Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Kurniawan mengungkapkan, anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan cagar budaya cukup besar.
Menurut Kurniawan, untuk pemeliharaan cagar budaya nilainya bukan lagi puluhan juta melainkan ratusan juta, sementara kemampuan pemkot saat ini terbatas.
“Karena, misalnya ya, ada anggaran katakanlah Rp500 juta lalu dibagi 11 cagar budaya, hanya ketemu berapa?” kata Kurniawan kepada kepada WartaBromo, Selasa (08/02/2021).
Kurniawan melanjutkan, dari sekian objek cagar budaya yang ada di Kota Pasuruan, yang kondisinya masih bagus ada tujuh objek. Beberapa di antaranya adalah alun-alun, taman kota, stasiun, klenteng.
Karena itu, pada tahun ini, langkah yang dilakukan pemkot untuk menindaklanjuti SK Penetapan Cagar Budaya tersebut adalah membuat kajian mana saja objek yang penting dan mendesak untuk dilakukan pemeliharaan.
Selain itu, pada tahun ini, upaya pemkot untuk melakukan pemeliharaan cagar budaya yang sudah ditetapkan itu adalah pembebasan atau pengurangan pajak PBB.
“Itu juga amanat perda itu salah satu bentuk insentif cagar budaya adalah memberikan bantuan non uang,” imbuh Kurniawan.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 lalu Pemkot Pasuruan telah menerbitkan SK penetapan cagar budaya. Dalam SK tersebut ada 11 objek di Kota Pasuruan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
Kesebelas cagar budaya itu antara lain, 8 berupa bangunan bersejarah dan 3 merupakan kawasan bersejarah. Beberapa di antaranya adalah Gedung P3GI, gedung Daroessalam, Kelenteng Tjoe Tik Kiong, gedung Harmoni, gedung Pancasila, Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan. (tof/ono)
