Komisi E DPRD Jatim Dukung SMAN 1 Taruna Madani, Perwakilan Alumni Walk Out

844
MENDUKUNG: Suasana pertemuan anggota Komisi E DPRD dalam rangka kunker, Diknas pendidikan Provinsi Jatim dengan para stakeholder di SMAN 1 Bangil, Jumat pagi (21/1).

 

Bangil (WartaBromo.com) – Transformasi SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani terus menggelinding. Setelah muncul beberapa kali penolakan dari alumni dan sebagian warga, Jumat pagi (21/1), giliran para anggota komisi E DPRD Provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Bangil.

Ada belasan anggota komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (termasuk pendidikan) tersebut. Kunker dipimpin oleh Wakil ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih. Pertemuan kali ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Wahid Wahyudi beserta para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Hadir pula Agus Muttaqin dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jatim.

Lalu, perwakilan Muhammadiyah, NU. Kemudian dari Lantamal V Surabaya, Ponpes Dalwa Raci. Serta kepala sekolah, komite, dan dewan guru sebagai tuan rumah di SMAN 1 Bangil.

KONTRA: Chairil Muhlis saat diberikan kesempatan berbicara. Beberapa menit setelah itu dia dan beberapa alumni menyatakan walk out.

“Kami ingin mendengar dari banyak pihak dan multistakeholder di Bangil serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait rencana Gubernur mendirikan SMAN 1 Taruna Madani,” ujar Hikmah menyatakan tujuan kunker komisinya.

Baca Juga :   Belum Kantongi Izin, Pembangunan Perumahan hingga Gudang Distop Pol PP

Hikmah kemudian memberikan kesempatan kepada beberapa anggota komisi dan undangan yang hadir. Hasan Irsyad, anggota komisi yang berasal dari Dapil Pasuruan – Probolinggo menyatakan mendukung langkah Pemprov Jatim untuk mendirikan SMAN 1 Taruna Madani di SMAN 1 Bangil ini.

“Sebagai dapil (daerah pemilihan), saya welcome adanya sekolah Taruna Madani ini. Misi yang dibangun sudah jelas. Maka harus kita terima dan kita lanjutkan,” tegas politisi Golkar ini.

LIHAT LANGSUNG: Para anggota komisi E dan juga stakeholder terkait melihat dari dekat kondisi SMAN 1 Bangil yang bakal dijadikan SMAN 1 Taruna Madani.

Hal senada juga diungkapkan beberapa anggota komisi E lainnya. “Pada dasarnya kami sepakat dengan SMAN 1 Taruna Madani ini. Kalau untuk peningkatan akhlaq keagamaan, kesamaptaan dan akademik, saya kira ndak ada yang menolak hadirnya SMAN 1 Taruna Madani ini,” tegas anggota komisi lainnya.

Diskusi menjadi lumayan hangat ketika perwakilan alumni hadir. Sempat hadir sebentar dari unsur alumni dan mantan guru, Chairil Muchlis dan Karmias Widodo. Muhlis diberikan kesempatan berbicara untuk menyampaikan uneg-unegnya. “Kami sudah kirim surat ke banyak pihak. Mulai kementerian, dewan, dinas provinsi, ombudsman, dan yang lain. Intinya kami tidak sepakat dengan SMAN 1 Taruna Madani ada di SMAN 1 Bangil. Secara kajian hukum saya sudah melanggar Permendikbud 14 Nomer 2018 tentang kuota zonasi. Bagaimanapun permendiknas dikalahkan oleh MoU,” tegas Muchlis.

Baca Juga :   Trik Perajin Sepatu Pasuruan Bertahan di Tengah Pandemi

Namun setelah dijelaskan Hikmah, termasuk soal aturan hukum, perwakilan alumni ini kemudian tiba-tiba walk out. Muchlis dkk merasa tidak puas dengan pertemuan tersebut. “Saya dari perwakilan alumni tidak diundang dalam forum ini. Kami datang atas inisiatif sendiri. Tapi pertemuan ini sepertinya sudah dikondisikan untuk setuju. Mana perwakilan warga Kalianyar di sini. Ndak ada,” ujar alumnus SMAN Bangil angkatan 1988 ini.

Melihat aksi walk out ini, Hikmah menilai perbedaan pendapat itu hal yang wajar. “Ya ndak masalah. Kita menghargai dan menerima masukan dari semua,” tegas politisi asal Nguling Kabupaten Pasuruan yang berangkat dari Dapil Malang Raya ini.

Sementara itu, Aqus Muttaqin, pimpinan Ombudsman Perwakilan Jatim menilai sampai saat ini secara kelembagaan ombudsman belum mengeluarkan rekomendasi. Adapun ungkapan beberapa waktu lalu yang sempat bertebaran di medsos, adalah ungkapan pribadinya yang disampaikan secara lisan ke Diknas Provinsi Jatim.

Baca Juga :   Simpan Bondet di Kandang Ayam, 2 Pria Kejayan Diringkus Polisi

“Kami secara resmi belum mengeluarkan rekomendasi. Hanya sesuai dengan fungsi kami untuk merespon pengaduan masyarakat, kami berharap jangan sampai ada mala administrasi. Begitu pula dengan payung hukum, apakah cukup hanya dengan MoU. Kenapa ndak dibuatkan keputusan gubernur atau perda. Dari sisi aturan zonasi juga harus diperhatikan. Jadi kami berharap hal ini ditunda dulu,” tegas mantan jurnalis ini.

Sementara itu, Kepala Diknas Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi mengungkapkan apa yang sudah menjadi bahan kajian dalam kunker komisi E tersebut meneguhkan pihaknya untuk tetap mendirikan SMAN 1 Taruna Madani.