Pasuruan (WartaBromo.com) – Insiden mortir TNI AL yang nyasar ke rumah warga di Desa Balunganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, menuai tanggapan dari DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dewan pun meminta pemerintah pusat turun tangan mengatasi sengketa yang belum tuntas bertahun-tahun.
Ketua Pansus Resolusi Konflik Agraria DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono membeberkan, ada 9 desa di Kecamatan Lekok yang berada di pusaran sengketa lahan.
“Konflik dimulai sejak tahun 60-an. Di mana masyarakat dan TNI AL saling klaim terhadap hak kepemilikan lahan,” kata Eko.
Sampai saat ini belum ada solusi yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi konflik ini. Bahkan, Eko menyebut, ada upaya memberangus hak-hak masyarakat.
Pada bulan Maret lalu, terbit surat dari Lantamal V Surabaya, yang isinya memuat larangan menerbitkan dokumen kependudukan, larangan mendirikan bangunan, hingga larangan membuat instalasi listrik.
Belum lagi dalam tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 seorang perempuan tertembak peluru nyasar di pelipis mata. Tahun 2021, di Desa Pasinan seorang pemuda terkena peluru nyasar di betisnya. Terakhir, pada tahun ini, mortir TNI AL nyasar ke pemukiman.
Dengan sejumlah peristiwa ini, dewan berharap pemerintah mulai tingkat daerah, provinsi, hingga pusat segera memberikan solusi yang terbaik.
Dewan juga meminta kepada Panglima TNI dan KASAL untuk menarik pasukan latih yang melakukan aktivitas latihan tempur untuk kemudian dievaluasi agar tidak lagi melakukan latihan militer di area konflik, sebab sangat membahayakan penduduk.
“Kami meminta kebijaksanaan presiden untuk segera mengkoordinasikan perihal konflik ini di tingkat kementerian terkait guna diberikan solusi terbaik,” imbuh Eko. (tof/asd)
