Pasuruan (WartaBromo.com) – Pembangunan jalan lingkar utara (JLU) tampaknya bakal butuh intervensi pemerintah pusat. Pemkot menyiapkan proposal bantuan senilai ratusan miliar.
Persoalan pembangunan JLU tersebut dipertanyakan oleh DPRD Kota Pasuruan dalam rapat paripurna II dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2022 di Kantor DPRD, Rabu (20/07/2023).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Tutur Anjar menilai pemkot terkesan kurang greget dalam menuntaskan JLU. Fraksinya menganggap JLU merupakan infrastruktur yang bisa menopang pendapatan daerah serta akses vital moda transportasi darat.
“Harapan kami agar JLU menjadi prioritas utama dan pertama karena JLU sudah terencana sangat lama,” kata Tutur.
Dalam rapat paripurna III dengan agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi, pada tahun 2023 ini pemkot mengalokasikan anggaran Rp23 miliar untuk pembebasan lahan JLU.
Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai persyaratan untuk penetapan lokasi.
Pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2024, pemkot merencanakan alokasi anggaran pembebasan JLU sebesar Rp23,5 miliar.
Skema pembiayaan JLU mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan masih terus menjadi diskusi, karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar.
Selama ini skema pembiayaan JLU bersumber dari dana cadangan yang hanya sebesar Rp85 miliar. Sementara pembebasan lahan diestimasikan butuh anggaran Rp200 miliar dan pembangunannya bahkan diprediksi butuh biaya Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.
Gus Ipul mengaku, saat ini pemkot tengah menyiapkan proposal kepada pemerintah pusat dengan harapan bisa mendapat kucuran dana dari pusat untuk pembangunan JLU.
“Pembangunan JLU telah disiapkan proposal kepada pemerintah pusat senilai kurang lebih Rp970 miliar,” ujar Gus Ipul. (tof/yog)
