Bangil (WartaBromo.com) – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang dirilis Bapperida, disebutkan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah Pasuruan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,26 persen.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada posisi 0,32 persen. Secara kuantitas, jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrem berkurang dari 5.331 jiwa pada tahun 2024 menjadi 4.395 jiwa pada Maret 2025.
Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyatakan bahwa tren positif ini merupakan buah dari keberhasilan sinergi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara masif oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah.
Menurut Rusdi, salah satu faktor utama yang sempat membuat angka kemiskinan ekstrem bertahan di angka tinggi adalah ketidaksesuaian data di lapangan. Berdasarkan pendataan ulang, ditemukan banyak warga yang secara ekonomi sudah mampu, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Program dari pusat, provinsi, dan kabupaten ini kan masif. Mulai dari pendataan di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kemudian warga yang ‘pura-pura miskin’ itu dikeluarkan,” ujar Rusdi kepada awak media saat dimintai keterangan digedung DPRD Kabupaten Pasuruan.
Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran sebelumnya banyak ditemukan di lapangan. “Banyak selama ini yang punya motor tiga, punya mobil, tapi masih mendapatkan PKH. Itu kita tertibkan dengan pendataan ulang di DTKS,” tegasnya.
Selain pembenahan data, Rusdi menyebut sejumlah program pemerintah terbukti efektif mendorong penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Beberapa di antaranya adalah integrasi program Sekolah Rakyat dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 dan 2
“Ketika anaknya masuk Sekolah Rakyat, rumah orang tuanya kita perbaiki melalui program RTLH,” jelas Rusdi.
Tidak hanya itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diklaim turut andil dalam menggerakkan ekonomi akar rumput.
“Melalui program MBG, relawan yang terlibat akhirnya memiliki pendapatan yang layak. Hal ini terbukti mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Pasuruan tetapi juga secara nasional,” tambahnya.
Meski menunjukkan penurunan, Pemkab Pasuruan tidak menampik bahwa mengentaskan sisa 4.395 jiwa warga miskin ekstrem bukanlah perkara mudah. Rusdi mengaku pihak lapangan kerap terbentur kendala sosiologis, di mana ada warga kategori desil 1 dan 2 yang menolak untuk menerima bantuan pemerintah.
“Paling repot itu data desil 1 dan 2 yang dibantu tetapi tidak mau. Contohnya, ada anak yang putus sekolah, tetapi ketika diminta masuk ke Sekolah Rakyat atau sekolah negeri, mereka menolak. Kesulitan kita di sana,” ungkapnya.
Rusdi mengatakan Pemkab Pasuruan kini mengedepankan pendekatan persuasif. Bupati telah menginstruksikan kader-kader PKH untuk turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat secara humanis.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pasuruan ini memiliki fasilitas Sekolah Rakyat yang lengkap, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kami akan terus berupaya agar program ini tepat sasaran dan angka kemiskinan bisa terus kita tekan,” pungkas Rusdi. (fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
