Pasuruan (WartaBromo.com) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan yang memberikan stimulus fiskal terhadap kenaikan Pajak Air Tanah (PAT).
Meski demikian, kedua asosiasi menilai besaran kenaikan pajak setelah stimulus masih cukup membebani pelaku usaha dan berharap pemerintah kembali melakukan evaluasi kebijakan.
Stimulus berupa insentif fiskal sebesar 30 hingga 75 persen dari angka kenaikan PAT tersebut telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemberian stimulus disesuaikan dengan sejumlah indikator, di antaranya kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), program lingkungan hidup, konservasi alam, jumlah tenaga kerja lokal, serta kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
Sekjen Apindo Kabupaten Pasuruan, Anis Mubarok, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Pasuruan dalam berdialog dengan kalangan industri terkait kebijakan kenaikan PAT.
Menurutnya, ruang komunikasi yang diberikan pemerintah menjadi langkah positif untuk mencari titik temu antara kepentingan pendapatan daerah, pelestarian lingkungan, dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kami berterima kasih atas respon Pemda Pasuruan yang mau diajak dialog dan mendengarkan keluhan pengusaha terhadap tingginya kenaikan PAT ini,” ujarnya.
Namun, Apindo menilai stimulus maksimal sebesar 75 persen belum cukup mengakomodasi seluruh pelaku usaha. Anis menyebut, setelah stimulus diterapkan, kenaikan PAT bagi sejumlah perusahaan masih berada di kisaran 300 persen sehingga dinilai memberatkan.
Ia menjelaskan, tingginya kenaikan tersebut dipengaruhi perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang merupakan hasil perkalian Harga Air Baku (HAB) dengan Bobot Air Tanah (BAT).
Sebelum stimulus diberikan, kenaikan PAT bahkan disebut mencapai 1.600 persen hingga 2.000 persen, bergantung pada golongan perusahaan.
“Banyak perusahaan yang masih belum terjangkau dengan kenaikan PAT yang masih mencapai 300 persen itu,” katanya.
Apindo pun telah kembali melakukan negosiasi dan diskusi dengan Bupati Pasuruan. Pemerintah daerah disebut bersedia melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut pada November 2026, dengan harapan formulasi baru dapat disiapkan pada Desember 2026 atau awal 2027.
Anis berharap hasil evaluasi dapat menghasilkan skema kenaikan yang lebih proporsional dan mampu diterima kalangan industri. Menurutnya, kenaikan dalam kisaran dua digit masih berpotensi dijangkau pelaku usaha, sedangkan kenaikan hingga tiga digit dinilai berisiko memberikan dampak luas terhadap operasional perusahaan.
Senada dengan Apindo, Ketua PHRI Kabupaten Pasuruan, Fuji Subagiyo, juga mengapresiasi kesediaan Pemkab Pasuruan membuka ruang dialog bagi pelaku usaha hotel dan restoran. Meski demikian, ia menilai besaran PAT setelah pemberian stimulus masih cukup berat bagi sektor perhotelan dan restoran.
Fuji mencontohkan, pembayaran PAT yang sebelumnya berkisar Rp20 juta hingga Rp40 juta per bulan kini dapat mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, meskipun perusahaan telah memperoleh insentif hingga 75 persen.
“Biasanya itu kami hanya membayar sekitar Rp20-40 juta per bulan. Tapi, sekarang meskipun sudah diberikan insentif hingga 75 persen saja, PAT yang dibayarkan itu masih sekitar Rp100 juta sekian,” tuturnya.
PHRI, lanjut Fuji, juga telah menyampaikan kembali permohonan evaluasi dan penambahan insentif kepada Pemkab Pasuruan. Ia berharap pemerintah dapat merumuskan solusi yang tidak memberatkan pelaku usaha, sekaligus tetap mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Tomy Hartono, menyatakan Pemkab Pasuruan tetap membuka ruang dialog dengan asosiasi industri dalam membahas penerapan kebijakan PAT yang proporsional.
Menurutnya, penyesuaian kebijakan perpajakan daerah perlu mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha, tanpa mengabaikan kepentingan pengelolaan sumber daya air dan pendapatan daerah.
“Kenaikan PAT itu harus memenuhi rasa keadilan sebagai masyarakat,” katanya. (jun/**)





















