Oleh : Arif H Ayik
Jika Anda berkendara menyusuri jalur dingin menuju Bromo lewat Pasrepan hingga Nongkojajar, atau melipir ke kaki Gunung Arjuno di Purwosari, mata Anda akan disuguhi deretan bangunan pelat merah yang berdiri megah.
Ada menara pandang baja dan amphitheater di Arjuno Agro Techno Park (AATP) Sumberejo yang menelan lebih dari Rp17,3 miliar. Ada pula Terminal Wisata Pasrepan senilai Rp5,2 miliar, Rest Area Tutur seharga Rp8 hingga 9 miliar, serta gedung pusat informasi wisata di Puspo berbiaya Rp2 miliar.
Sayangnya, kemegahan beton itu berbanding terbalik dengan denyut pengunjungnya. Alih-alih riuh oleh transaksi wisatawan, kios-kios di Pasrepan dan Tutur lebih sering menggembok pintu.
Gedung di Puspo terbengkalai dan mulai rusak karena macetnya administrasi serah terima aset. Sementara di AATP Purwosari, semak belukar perlahan tumbuh di antara bangunan baru yang belum juga beroperasi komersial.
Dalam satu dekade terakhir, Pemkab Pasuruan telah membelanjakan lebih dari Rp51 miliar—gabungan APBD, DAU, hingga DAK pusat—untuk membangun dan memoles enam aset wisata utama, termasuk Pemandian Banyubiru dan Ranu Grati.
Namun, laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) wisata yang dikelola langsung pemkab justru menyisakan ironi. Sepanjang 2024, setorannya hanya Rp886 juta, lalu menyusut menjadi Rp851 juta pada 2025.
Hampir sembilan puluh persen setoran itu masih bertumpu pada napas tua Pemandian Banyubiru di Winongan, yang pertumbuhannya pun stagnan dan tergerus biaya perawatan rutin.
Sedangkan empat proyek baru yang menyedot dana lebih dari Rp40,5 miliar belum menyumbangkan rupiah sepeser pun ke kas daerah. Uang rakyat puluhan miliar itu seolah berhenti menjadi monumen suwung yang tiap tahun justru membebani anggaran pemeliharaan.
Akar masalahnya terletak pada pola pikir lama: bangun dulu, urusan pengelola dipikir belakangan. Proyek-proyek itu agaknya lahir demi mengejar serapan belanja fisik, tetapi abai pada studi bisnis dan perilaku pasar.
Di koridor Bromo, misalnya, pemda berasumsi pelancong akan otomatis mampir berbelanja. Padahal, wisatawan Bromo selalu berpacu mengejar matahari terbit dengan armada jip yang sudah dipesan jauh hari. Tanpa fungsi transit yang mengikat, bangunan di pinggir jalan hanya akan dilewati.
Situasi kian runyam karena pemda masih memaksakan diri mengelola bisnis wisata lewat pola birokrasi dinas atau UPTD. Industri pariwisata menuntut kelincahan, standar pelayanan prima, dan promosi agresif.
Sebaliknya, birokrasi terikat siklus anggaran tahunan yang kaku. Akibatnya, aset pemda akan selalu gagap bersaing melawan jaringan wisata swasta di sekitar Pasuruan. Sudah saatnya Pemkab Pasuruan berhenti menjadi operator dan kembali pada kodratnya sebagai regulator serta fasilitator investasi.
Langkah paling mendesak adalah menghentikan kucuran APBD untuk konstruksi fisik baru pada aset yang belum jelas pengelolanya, lalu beralih pada skema kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah bersama pihak swasta maupun BUMD dan BUMDes profesional.
Sinyal perubahan sebenarnya mulai muncul dari pucuk pimpinan daerah. Bupati Pasuruan HM. Rusdi Sutejo secara terbuka mengakui ketimpangan kinerja aset wisata tersebut di hadapan legislatif maupun publik, sekaligus berkomitmen mengakhiri pola pengelolaan lama yang tidak produktif.
Sebagaimana dalam rapat paripurna DPRD pada awal November 2026, Mas Rusdi menyoroti langsung stagnasi destinasi daerah. Komitmen koreksi itu ditegaskan kembali melalui langkah Pemkab Pasuruan yang mulai menggandeng investor pihak ketiga lewat skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) guna memodernisasi aset tanpa membebani APBD.
Komitmen politik Bupati Rusdi ini harus dikawal agar tidak berhenti pada pembenahan Banyubiru atau Pasar Cheng Hoo semata, tetapi diperluas menyentuh aset-aset mangkrak lainnya. Pemkab Pasuruan harus benar-benar berhenti menjadi operator dan kembali pada kodratnya sebagai regulator serta fasilitator investasi, dengan menyetop kucuran APBD untuk konstruksi fisik baru pada aset yang belum jelas pengelolanya.
Tentu saja, penanganannya harus dibedakan sesuai karakter tiap klaster aset. Untuk klaster destinasi utama seperti AATP Purwosari dan Pemandian Banyubiru yang bermodal lahan luas dan pesona alam kuat, pemkab perlu segera menggandeng investor swasta lewat konsesi jangka panjang.
AATP ideal disulap menjadi ekowisata dan glamping premium berlatar Gunung Arjuno, sementara Banyubiru bertransformasi menjadi taman rekreasi air keluarga yang modern dan higienis.
Dengan pola ini, APBD langsung bebas dari beban perawatan harian, sementara kas daerah mendapat kepastian sewa tetap tahunan plus bagi hasil keuntungan sejak tahun kedua operasi.
Pendekatan berbeda wajib diterapkan pada klaster jalur logistik Bromo di Pasrepan, Tutur, dan Puspo. Alih-alih dipaksakan menjadi pasar oleh-oleh biasa, Terminal Pasrepan dan Rest Area Tutur harus ditetapkan lewat regulasi daerah sebagai simpul wajib alih moda bagi bus pariwisata besar menuju jip Bromo.
Dilengkapi dengan parkir aman, toilet berstandar hotel, dan stasiun pengisian kendaraan listrik, titik ini akan hidup bila diikat kemitraan dengan paguyuban jip serta biro perjalanan. Untuk menarik UMKM mengisi kios, berikan bebas sewa enam bulan pertama hingga keramaian terbentuk, baru terapkan bagi hasil omzet.
Sementara gedung di Puspo harus segera tuntas hibahnya kepada BUMDes setempat agar difungsikan sebagai pusat distribusi komoditas lokal setempat maupun sekitarnya, seperti kopi, durian, susu sapi dan produk turunannya, serta sayuran pegunungan.
Adapun untuk kawasan Danau Ranu Grati yang sembilan puluh lima persen wilayah perairannya dikuasai Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, ego sektoral harus diakhiri. Pemkab perlu membentuk badan pengelola terpadu bersama otoritas pengairan, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal.
Untuk kemudian berfokus menggarap wisata olahraga air, sentra kuliner ikan air tawar yang higienis, serta mengunci jadwal festival dayung dan budaya agar mampu menahan wisatawan tinggal lebih lama di Pasuruan timur.
Menyelamatkan aset puluhan miliar ini adalah ujian keberanian politik bagi eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasuruan. Diperlukan ketegasan membereskan legalitas lahan, digitalisasi sistem tiket, serta kerelaan melepas pengelolaan ke tangan profesional.
Karena hanya dengan keberanian mengubah cara kelola, aset-aset itu bisa berhenti menjadi beban APBD dan benar-benar berputar sebagai mesin pencetak PAD. Bukan begitu?
_________________________
**Arif H. Ayik | Jogokali Learning Center





















