Probolinggo (WartaBromo.com) – DPRD Kota Probolinggo menyepakati Rancangan APBD 2027 dengan nilai belanja daerah mencapai Rp 1,04 triliun. Setelah disetujui seluruh fraksi, rancangan anggaran tersebut akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani dan dihadiri Wali Kota Aminuddin serta Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kota Probolinggo Madihah membacakan rancangan keputusan persetujuan Raperda APBD 2027. Berdasarkan dokumen itu, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 985,78 miliar.
Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 1,04 triliun atau tepatnya Rp 1.042.785.064.391,43.
Untuk pembiayaan, penerimaan daerah tercatat Rp 67,855 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,85 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp 57,005 miliar.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani mengatakan seluruh fraksi telah menerima Raperda APBD 2027. Kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seluruh fraksi sudah sepakat. Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi,” kata Syntha.
Dia menjelaskan, hasil evaluasi gubernur nantinya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.
Syntha juga mengingatkan agar kesepakatan anggaran tersebut tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Menurutnya, seluruh program yang telah direncanakan harus benar-benar dilaksanakan.
Untuk mengawal pelaksanaan APBD 2027, DPRD Kota Probolinggo menyiapkan pengawasan rutin melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi-komisi dengan OPD.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Rabu sepanjang 2027. Melalui mekanisme itu, DPRD ingin memastikan program pemerintah berjalan sesuai kesepakatan.
“Setiap Rabu pada 2027 akan ada agenda RDP komisi bersama OPD. Kami ingin pelaksanaan program yang sudah disepakati terus dipantau,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengapresiasi pembahasan APBD 2027 bersama DPRD. Dia berharap proses evaluasi di tingkat provinsi segera dilakukan sehingga anggaran tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Semoga hasil pembahasan ini segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2027,” kata Aminuddin.
Dokter Aminuddin menyebut penyusunan APBD 2027 telah mengacu pada regulasi nasional dan menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan. Berbagai masukan serta rekomendasi DPRD juga telah ditindaklanjuti melalui serangkaian rapat koordinasi.
Dengan persetujuan DPRD tersebut, Raperda APBD Kota Probolinggo 2027 kini memasuki tahapan evaluasi gubernur sebelum disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. (saw)





















