Setiap 10 November, kita kembali mengangkat nama para pahlawan. Foto mereka dipajang, makam mereka diziarahi, jasa mereka dikenang, dan pidato tentang nasionalisme kembali diperdengarkan. Seolah-olah bangsa ini tidak pernah kekurangan orang yang pandai berbicara tentang pengabdian.
Oleh : Sundari Adi Wardhana
Sayangnya, sejarah tidak selalu berjalan seindah upacara. Di tengah penghormatan kepada mereka yang dahulu mempertaruhkan nyawa demi republik, publik justru dihadapkan pada kabar dugaan makar yang menyeret nama petinggi kepolisian.
Ironi macam apa ini? Mereka yang diberi mandat menjaga keamanan negara justru harus berhadapan dengan pertanyaan tentang kesetiaan kepada negara.
Tentu, dugaan bukanlah putusan pengadilan. Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Namun, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh berubah menjadi selimut tebal untuk menutupi perkara yang menyangkut kepentingan publik.
Apalagi jika persoalan itu menyentuh jantung institusi penegak hukum. Publik tentu berhak bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas aparat ditujukan? Kepada konstitusi, kepada rakyat, atau kepada orang-orang yang kebetulan sedang duduk di kursi kekuasaan?
Pertanyaan itu penting. Sebab, negara bukan perusahaan keluarga yang bisa dikelola berdasarkan kesetiaan personal. Kepolisian bukan organisasi milik seseorang. Pangkat bukan sertifikat kepemilikan atas republik. Seragam bukan jubah kekebalan dari hukum.
Kita sering mendengar slogan bahwa polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Slogan itu terdengar sangat indah di spanduk dan baliho. Namun, ukuran sesungguhnya bukanlah seberapa fasih aparat mengucapkannya, melainkan seberapa konsisten mereka menjalankannya, terutama ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan negara.
Di sinilah Hari Pahlawan menjadi semacam cermin yang tidak selalu menyenangkan untuk ditatap.
Para pejuang dahulu menghadapi penjajah dengan senjata dan keterbatasan. Mereka tidak memiliki fasilitas mewah, kendaraan dinas, ajudan, atau ruang kekuasaan. Mereka hanya memiliki keyakinan bahwa republik harus berdiri merdeka.
Sementara itu, sebagian orang yang hari ini menikmati kemerdekaan justru memperoleh fasilitas negara untuk menjalankan kewenangannya. Ironis apabila fasilitas pengabdian itu kelak dipakai untuk kepentingan yang bertentangan dengan amanat konstitusi.
Kita barangkali perlu memperbarui definisi pahlawan. Pahlawan modern bukan mereka yang paling banyak memasang foto bersama pejabat, paling tinggi pangkatnya, atau paling sering mengutip kata-kata patriotik. Pahlawan modern adalah mereka yang berani menolak perintah menyimpang, tidak menjual kewenangan, dan tidak menjadikan institusi negara sebagai kendaraan kepentingan kelompok.
Polisi yang menolak suap mungkin tidak mendapat penghargaan besar. Penyidik yang menolak intervensi mungkin tidak memperoleh promosi jabatan. Aparat yang berani membongkar penyimpangan di lingkungannya sendiri bahkan bisa dianggap tidak tahu diri. Namun, justru orang-orang seperti itulah yang sedang menyelamatkan kehormatan institusi.
Sebaliknya, jika benar terdapat penyimpangan serius yang melibatkan pejabat tinggi, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan meminta maaf, merotasi jabatan, atau menggelar konferensi pers. Reformasi tidak boleh menjadi ritual kosmetik: wajah diganti, tetapi watak kekuasaan tetap sama.
Kita terlalu sering menyaksikan bagaimana institusi negara sibuk membangun citra, sementara pekerjaan rumah tentang integritas belum selesai. Seragam semakin rapi, slogan semakin modern, teknologi semakin canggih, tetapi pertanyaan tentang akuntabilitas terus berulang.
Negara tidak membutuhkan aparat yang sekadar tampak gagah. Negara membutuhkan aparat yang tahu batas kewenangan. Sebab, kekuasaan tanpa kendali bukanlah kekuatan, melainkan potensi ancaman.
Hari Pahlawan semestinya tidak hanya membuat kita bangga kepada masa lalu, tetapi juga berani mengkritik masa kini. Jangan sampai kita begitu rajin menghormati pahlawan yang sudah wafat, tetapi terlalu sungkan mengingatkan mereka yang masih hidup dan sedang memegang kekuasaan.
Jangan pula sampai republik ini hanya menjadi panggung tempat para pejabat bergantian mengucapkan sumpah setia, sementara makna kesetiaan itu sendiri semakin kabur.
Para pahlawan dahulu berjuang agar Indonesia tidak dikuasai penjajah. Generasi sekarang harus memastikan Indonesia tidak dikuasai oleh keserakahan kekuasaan dari dalam.
Sebab, musuh republik tidak selalu datang dengan seragam tentara asing. Kadang, ancaman justru lebih sulit dikenali ketika bersembunyi di balik jabatan, kewenangan, dan pidato nasionalisme.
Pahlawan sejati tidak diukur dari banyaknya bintang di pundak, melainkan dari kesetiaan menjaga republik. Sebab, pangkat bisa membuat seseorang dihormati, tetapi hanya integritas yang membuatnya pantas dihormati.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
