Bangil (WartaBromo.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Melalui regulasi tersebut, empat BUMD berpeluang mendapatkan tambahan suntikan modal dengan alokasi mencapai Rp 378,53 miliar.
Persetujuan itu disampaikan Ketua Pansus DPRD, Sugiarto dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan dalam rangka persetujuan Raperda Non-APBD Tahun 2026 pada Rabu (12/11/2026).
Empat BUMD yang masuk dalam rencana penambahan penyertaan modal tersebut meliputi Perumda Air Minum Giri Nawatirta, Perseroda Pasuruan Lestari Jaya, PT BPR Mina Mandiri, dan PT BPR Jatim.
Perumda Air Minum Giri Nawatirta menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai maksimal Rp 236,04 miliar. Disusul Perseroda Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp 122,48 miliar, PT BPR Mina Mandiri Rp 18 miliar, serta PT BPR Jatim Rp 2 miliar.
Meski demikian, angka tersebut merupakan batas maksimal alokasi penambahan modal, bukan dana yang langsung dicairkan sekaligus. Pansus menegaskan, realisasi penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi kinerja serta kondisi keuangan masing-masing BUMD.
“Realisasi pencairan tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Nominal riilnya disesuaikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan,” kata Sugiarto saat membacakan hasil rapat pansus.
Selain itu, setiap tahapan penambahan modal diwajibkan didahului kajian analisis investasi oleh institusi atau tim independen. BUMD penerima juga harus memiliki rencana bisnis (business plan) yang telah disetujui.
Di balik rencana suntikan modal ratusan miliar tersebut, Pansus DPRD memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah dan manajemen BUMD. Salah satunya, penambahan modal harus berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pansus mengingatkan agar BUMD tidak terus bergantung pada suntikan modal pemerintah daerah tanpa memberikan imbal hasil investasi yang terukur.
“Penambahan penyertaan modal harus berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi deviden bagi APBD Kabupaten Pasuruan. BUMD tidak boleh terus-menerus bergantung pada suntikan modal daerah tanpa memberikan imbal hasil (return on investment) yang terukur,” tegas pansus DPRD.
Sorotan juga diarahkan kepada Perumda Giri Nawatirta yang mendapatkan alokasi terbesar. Tambahan modal tersebut diminta diprioritaskan untuk memperluas cakupan jaringan layanan air bersih, menekan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW), serta meningkatkan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat.
Sementara itu, tambahan modal untuk sektor perbankan daerah, yakni BPR Mina Mandiri dan BPR Jatim, diharapkan mampu memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Termasuk melalui program kredit daerah dengan bunga terjangkau untuk menekan praktik pinjaman liar atau rentenir.
Adapun Perseroda Pasuruan Lestari Jaya diminta menyusun strategi bisnis yang inovatif dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan unit usaha komersial milik daerah agar lebih efisien, profesional, dan akuntabel.
Besarnya nilai investasi itu membuat pengawasan terhadap penggunaan modal menjadi perhatian penting. Untuk itu, DPRD mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan perkembangan investasi daerah secara berkala kepada DPRD.
“Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan pembinaan BUMD wajib melakukan evaluasi kinerja triwulanan dan menyampaikan laporan perkembangan investasi daerah secara periodik kepada DPRD,” jelas ketua pansus DPRD Sugiarto. (Fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
