Pasuruan Belum Manfaatkan Peluang Ekonomi Secara Maksimal

651

Pasuruan (wartabromo) – Banyaknya industri multinasional yang ada di Kabupaten Pasuruan hingga kini belum bisa dioptimalkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Besarnya peluang permintaan suplay bahan baku yang ada, belum bisa terpenuhi dari dalam negeri hingga terpaksa harus impor dari luar padahal secara kemampuan dan potensi yang ada seharusnya bisa terpenuhi di wilayah Pasuruan sendiri.

Salah seorang putra daerah Pasuruan yang kini duduk di Komisi B bidang perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa timur, Anwar Sadad, mengaku prihatin dengan kondisi ini.

Lelaki yang lahir dan dibesarkan di Pondok Pesantren Sidogiri tersebut menyatakan, seharusnya pemerintah daerah lebih tertantang untuk mengerahkan aparaturnya guna menyusun program-program yang bisa meningkatkan peluang meraih kesempatan tersebut.

Anwar mencontohkan, PT Nestle Indonesia yang sebenarnya mempunyai kapasitas produksi hingga 1 juta liter/hari namun pada kenyataannya hanya mampu memproduksi 600 ribu liter/hari karena 70% bahan baku susunya harus impor.

“Pemkab seharusnya bisa meningkatkan kemitraan antara para peternak dengan pihak perusahaan,” ujar mantan Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan periode 2000-2001.

Anwar tidak menafikan jika berdasar hasil pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau pada tahun 2011 (PSPK2011). Kabupaten Pasuruan sudah memiliki jumlah sapi perah terbesar di jawa timur yakni mencapai 96.600 ekor.

“Meskipun terbesar, tapi masih under-capacity, masih banyak peluang yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan susu di pabrik tersebut,” tambahnya.

Hal serupa juga terjadi di Pabrik Coca Cola Pandaan, yang harus mengimpor jeruk dari brazil sebagai bahan baku produk minuman pulpy orange. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa memberdayakan para petani jeruk lokal yang sudah ada  guna meningkatkan produknya agar bisa menyuplai jeruk jenis tersebut ke perusahaan.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKNU DPRD Jatim tersebut menilai jika  pemerintah daerah seharusnya tertantang untuk mengerahkan aparaturnya guna menyusun program-program peningkatan kualitas pertanian di bidang hortikultura agar memenuhi standard kualifikasi diinginkan industru-industri multinasional tersebut.

“Pemerintah daerah harusnya bisa memfasilitasi. Mereka punya banyak insinyur pertanian dan para teknokrat dan punya APBD 1,6 triliun yang bisa dioptimalkan untuk mengendorse peningkatan perekonomian dan dunia usaha di daerah,” pungkas Wakil Ketua DPW PKNU Jatim tersebut. (mj/yog)