Ke depan, setelah pelantikan, tim navigasi ini akan kita arahkan sebagai tim transisi. Makanya, tadi juga ada rombongan dari teman-teman kampus. Ini yang ke depan akan coba kami sambungkan, bagaimana antara pemerintah dan pihak kampus terjalin sinergi, tidak jalan sendiri-sendiri. Karena sampean tahu, untuk persoalan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jawa Timur misalnya, terendah dari provinsi di Jawa. Kaget kan? Ini yang perlu Anda ketahui. IPM kita, lebih rendah loh dibanding Provinsi Banten. Itu data 2017 loh.
WartaBromo : Satu hal yang juga kerap menjadi polemik di daerah-daerah adalah sektor pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah soal status GTT (guru tidak tetap). Bagaimana Bu Khofifah menanggapi ini?
KHOFIFAH : Begitu, satu yang terpenting bahwa kita harus berpikir soal NKRI. Ketika semua didasarkan pada NKRI, maka, pola pikirnya adalah bagaimana mencari problem solving, mencari solusinya. Kalau soal GTT, memang harus ada promosi. Tidak semua sekolah boleh mengangkat GTT. Harus ada proporsinya. Misalnya, sekolah yang boleh mengangkat GTT itu seperti apa, berapa dibanding berapa. Harus juga ada standarnya. Tidak boleh ada GTT dengan gaji di bawah UMK, kan kayak gitu. Jadi, mulai dari perencanaan sampai rekrutmen gurunya harus sudah terkomunikasikan. Bisa jadi, antar daerah nanti tingkat kesejahteraannya berbeda. Yang terpenting, tidak boleh lebih rendah dari UMK.
WartaBromo : Bagaimana dengan program sekolah gratis?
KHOFIFAH : Kalau ada sekolah yang mampu memenuhi gaji GTT, berarti itu sekolah mampu. Jadi harus dibedakan. Tidak semua di-cover Pemprov, memang berapa duitnya Pemprov itu. Setelah itu dilihat kembali. Kita punya program Gistas, yakni sekolah gratis berkualitas. Dan semua ada itungannya. Yang gratis itu yang mana? 40 persen terbawah. Kalau kita gratiskan 100 persen, bukan hanya nggak ada duitnya, tapi juga tidak fair karena ada sekolah yang mampu. Wong wes berlebih-lebih kok disubsidi, kan tidak benar itu. APBD Provinsi itu cuma 1,49 dari total PDRB. Kecil itu.
Bagaimana kalau kita bikin kayak Supersemar (program beasiswa yang populer di era Soeharto, Red). Kita punya banyak perusahaan. Jadi, korporasi-korporasi itu nanti kita undang. Kita tanya satu-satu, mereka punya duit berapa untuk membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak kita. Jadi mereka akan menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang ingin sekolah lebih tinggi. Tapi tetep, acuannya adalah 40 persen yang tidak mampu itu.
WartaBromo : Masyarakat Jatim hampir pasti bakal memiliki pemimpin baru. Nah, ada sejumlah persoalan yang belum mampu diselesaikan pemerintahan sebelumnya dan masih menjadi PR hingga kini. Sebut saja soal nasib para pengungsi Syiah di Sidoarjo, yang hingga kini belum bisa kembali ke rumahnya. Apa langkah Bu Khofifah soal ini?
KHOFIFAH : Saya sudah sungkem ke Mbah Mun (KH. Maimun Zubair, tokoh NU di Jawa Tengah). Pesan beliau, sing rukun, sing guyub. Beliau meminta agar saya membawa Jawa Timur lebih rukun. Semua elemen yang ada di dalam, diajak terlibat. Termasuk soal pengungsi Syiah di Sidoarjo. Saya sudah komunikasi dengan para pihak. Khususnya dengan “komandan-komandan” di Madura. Semua kami ajak diskusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemarin sudah saya diskusikan. Tapi kan tidak bisa semua saya buka di sini, hehehe.
WartaBromo : Proses pelantikan ini kan masih lama. Kira-kira, Bu Khofifah mau ngapain sambil menunggu jadwal pelantikan itu tiba?
KHOFIFAH : Jangan ditanya seperti itulah. Banyak hal kan yang bisa dilakukan. Kayak saya ini pengangguran saja, hehehe…
