Probolinggo (wartabromo.com) – Dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo merencanakan sebanyak 50.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Caranya adalah dengan memaksimalkan program Layanan Rumah Sehat dalam Program Hati Peduli.
Pada periode kedua kepemimpinan duet Bupati – Wakil Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari – HA. Timbul Prihanjoko, memprogramkan pembangunan rumah impian untuk keluarga miskin. Sebab, diakui atau tidak, rakyat Kabupaten Probolinggo secara statistik masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya rumah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada 2012 lalu, ada sekitar 62 ribu rumah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam empat tahun terakhir, jumlah RLTH di Kabupaten Probolinggo sudah berkurang sekitar 10.000 unit.
“Kami yakin target untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat tercapai. Sehingga nantinya tidak ada kesenjangan antara masyarakat satu dengan lainnya, semua memiliki rumah layak huni. Karena ketika rumahnya layak, maka dijamin kesehatannya pun juga layak,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo (Disperkim), Donny Adianto.
Dari data Disperkim, sejak tahun 2012 hingga 2017, ada 10.266 unit RTLH yang direhab. Rinciannya, pada tahun 2012, ada 344 RTLH yang mendapatkan suntikan bantuan. Tahun 2013, ada 683 RTLH yang mendapatkan bantuan. Di tahun 2014, ada sekitar 1.416 bantuan untuk RTLH.
Kemudian pada tahun 2015 ada 2.040 rumah yang mendapatkan bantuan stimulan berupa material. Sementara di tahun 2016 ada sekitar 2.300 rumah dan di tahun 2017, ada 3.483 rumah yang juga mendapatkan bantuan. Artinya jumlah bantuan untuk mengurangi RTLH terus bertambah terus bertambah tiap tahunnya.
Untuk tahun ini, Disperkim merencanakan untuk merehab 513 unit RTLH dengan nilai Rp. 12,5 juta per unit. Anggarannya diambilkan dari APBD Kabupaten Probolinggo. Rehab RTLH ini difokuskan di 19 desa kantong-kantong kemiskinan, yang tersebar di 12 kecamatan. Sedangkan melalui dana Provinsi Jawa Timur, ada 133 RTLH yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Maron, Dringu dan Sumberasih.
“Kami prioritaskan rumah-rumah yang tidak memiliki empat indikator dari 14 indikator itu. Prioritas utamanya, yang mendapatkan bantuan ini adalah rumah yang tidak memiliki atap, tembok, tidak berlantai, dan tidak memiliki jamban bersih. Yang kami utamakan saat ini adalah rumah-rumah yang rusak berat dan memang benar-benar tidak bisa dihuni,” jelas Donny.
Selain itu, melalui dana desa (DD), Pemkab telah mewajibkan tiap desa mengalokasikan pembangunan RTLH minimal sebanyak 5 unit. Dengan kewajiban minimal 5 unit itu, maka dari 325 desa akan ada 1.625 unit RLH baru. Jika berkaca pada tahun 2017 lalu, maka jumlah itu bisa dua kali lipatnya. Tahun ini, yang dibangun pun merupakan RLH Plus, yaitu berjamban.
“Pada tahun lalu, ada beberapa desa yang membangun belasan RLTH dari Dana Desa. Meski dalam Peraturan Bupati terkait itu, hanya mensyaratkan minimal 3 rumah. Nyatanya antusiasme para kepala desa untuk mengentaskan kemiskinan sangat tinggi. Karena itulah, pada tahun ini, kami minta ke dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) untuk menaikkan syarat minimal itu, agar program rumah sehat terwujud,” terang mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini. (saw/**)
