Guyub Rukun ala Masyarakat Tengger; Potret Kearifan Lokal di Era Digital

1869
Seorang pria suku Tengger menuju ladangnya. Foto: M As’ad

Kendati dipisahkan oleh kondisi geografis, hal itu bukan menjadi kendala bagi masyarakat Tengger untuk menjalin kerukunan. Mereka bahkan acapkali berkumpul dalam satu tempat. Utamanya saat penyelenggaraan perayaan. Baik perayaan agama Hindu yang memang dianut mayoritas warga Tengger, atau perayaan suku.

Kariyadi, salah satu tokoh Tengger asal Dusun Wonokerto, Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan mengatakan, ada sekitar 13-15 tradisi yang biasa berlaku di Tengger. Melalui kegiatan-kegiatan upacara kesukuan itu pula, nilai-nilai ajaran keagamaan dan adat Tengger dilestarikan.

Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, patuh pada pemimpin, senantiasa dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu yang membuat suasana di Tengger selalu adem ayem.

“Masyarakat sini tidak suka neko-neko, tidak suka ribut, menghindari hal yang tidak perlu,” jelasnya.

Karena itu, meski situasi politik di luaran banyak dipengaruhi politik sektarian, tidak demikian dengan di Tengger. Sebaliknya, politik sektarian, dijelaskan Karyadi, justru tidak laku di Tengger. Sekalipun, untuk urusan keyakinan, Tengger saat ini sudah lebih heterogen ketimbang beberapa dasawarsa silam.

Kemenangan telak pasangan Irsyad Yusuf-KH. Mujib Imron saat Pilkada lalu bisa menjadi bukti betapa politik sektarian tidak berlaku di Tengger. Tengger, dijelaskan Sutomo, merupakan Tengering Budi Luhur. Tengering itu yang coba dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tata pergaulan yang jauh dari nuansa konflik.

Tengger, dijelaskan Sutomo berasal dari dua kata. Yakni, Anteng (bahasa Jawa) yang berarti tenang dan damai. Kemudian, kata kedua, adalah Seger (bahasa Jawa) yang bisa dimaknai sehat dan sejahtera.

Demi muwujudkan tata hidup yang anteng dan sejahtera itu pula, masyarakat Tengger senantiasa memanifestasikannya dalam hidup yang penuh kedamaian. Karena tanpa suasana yang damai, mustahil rasanya kehidupan yang tenang bakal terwujud. Apalagi sejahtera.

Memang, tenang dan damai bukan dua hal yang bersifat instan. Keduanya akan terwujud berkat usaha warganya dalam memegang teguh prinsip-prinsip ajaran hidup masyarakat Tengger. Salah satunya, hidup bergotong royong dan saling menghormati. Termasuk, urusannya dengan politik.

Masyarakat Tengger, menurut Sutomo, tidak akan mempersoalkan perbedaan keyakinan, apalagi pilihan politik.
Bagi mereka, keyakinan dan pilihan politik adalah urusan hati. Sisanya, laku hidup yang lebih menjadi ukuran.

Kendati begitu, merebaknya politik sektarian diakuinya membuat tensi politik di luar Tengger saat Pemilu lalu memanas. Karena itu, menjelang pelaksanaannya kala itu, masyarakat setempat menggelar doa bersama dengan melibatkan lintas agama. Ini merupakan kali pertama kegiatan ritual doa bersama digelar dengan melibatkan agama lain.

Kegiatan itu diikuti sekitar 1.500 warga Tengger dari tiga penganut agama berbeda. Hindu, Islam, dan juga Protestan, dengan harapan hajatan politik berlangsung aman dan damai. Para tokoh dari ketiga agama berbeda ini pun memimpin doa bersama secara bergantian.

Sutomo sendiri memahami dinamika politik yang berkembang terkadang membuat hubungan antarsesama menjadi renggang. Tetapi, praktik seperti itu tidak pernah terjadi di Tengger.
Menurut Sutomo, penghayatan warga Tengger atas nilai-nilai ajaran agama telah menjadikan sentimen politik jauh di bawah keinginan untuk menjaga kedamaian sekitar.

Perbedaan itu sangat jarang nampak hingga menjadikan warganya saling tidak akur. Perbedaan sikap politik, jika pun ada, cukup disimpan dalam diri tanpa perlu ditunjukkan karena menjaga lingkungan yang damai jauh lebih penting ketimbang menunjukkan afiliasi politik. Karena itu, kampanye dukung mendukung tidak pernah terjadi di Tengger.

Di sisi lain, keteguhan masyarakat Tengger dalam mempertahankan nilai dan kearifan lokal seolah menegaskan hasil survey Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2018 lalu. Hasil survei yang digelar di seluruh wilayah Indonesia itu disebutkan, 63,60 persen publik masih meyakini kearifan lokal efektif mencegah konflik. Termasuk, radikalisme.

“Dari jumlah responden yang ada, 63,60 persen menyatakan kearifan lokal masih relevan sebagai sarana pencegahan konflik dan juga terorisme,” kata Kepala BNPT, Suhardi Alius.

Survei itu sendiri dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 450 responden di setiap provinsi. Dengan begitu, total ada 14.400 responden yang terlibat dari survei ini. ke halaman 3