Probolinggo (WartaBromo) – Maraknya aksi begal di Kabupaten Probolinggo memantik perhatian serius dari DPRD setempat. Karenanya DPRD Kabupaten Probolinggo mendorong penguatan keamanan, termasuk pemasangan CCTV secara massal.
Dukungan terhadap penguatan keamanan datang dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan penguatan fasilitas pendukung.
“Polisi juga manusia, bukan malaikat yang bisa memantau setiap sudut wilayah. Artinya, perlu dukungan teknologi dan fasilitas seperti kamera CCTV. Kami akan usulkan agar pengadaan CCTV masuk dalam anggaran tahun ini,” jelas Muchlis.
Langkah konkret ditunjukkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (23/4/2025), yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya Polres Probolinggo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo.
Dewab menyebut aksi kriminal yang kian meresahkan ini dinilai tak hanya mengganggu kenyamanan warga, tapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Saiful Bahri, menegaskan bahwa forum ini digelar sebagai respons atas keresahan publik.
“Kami ingin menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Warga harus merasa nyaman saat beraktivitas. Begitu juga dengan dunia usaha yang membutuhkan iklim yang stabil,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Putra Adi Fajar Winarsa, mengurai faktor-faktor penyebab meningkatnya aksi kriminalitas menggunakan pendekatan Routine Activities Theory (Teori Aktivitas Rutin), salah satu teori dalam kriminologi yang mengaitkan kejahatan dengan tiga unsur utama.
“Pertama adalah motivated offender—pelaku yang terdorong melakukan kejahatan karena berbagai alasan seperti tekanan ekonomi, hasrat pribadi, atau lingkungan sosial,” jelasnya.
Unsur kedua, lanjut AKP Putra Adi, adalah suitable target, yakni target atau korban yang dianggap lemah dan mudah diincar, seperti individu yang berjalan sendirian atau rumah tanpa penjagaan.
Sementara unsur ketiga adalah absence of capable guardian, yakni tidak adanya pengawasan atau sistem keamanan yang memadai. “Pengawas ini bisa berupa petugas keamanan, CCTV, hingga partisipasi warga sekitar,” tambahnya.
Menanggapi isu yang berkembang bahwa maraknya aksi begal adalah bentuk balas dendam atas penindakan tegas polisi terhadap dua pelaku di Kecamatan Gending, AKP Putra Adi membantahnya. “Tidak ada kaitannya dengan aksi balas dendam. Secara teori, tindakan kejahatan terjadi karena tiga faktor tadi,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah antisipatif yang telah dilakukan pihak kepolisian, termasuk pembentukan tim Kring Serse, unit khusus yang berpatroli setiap malam. Bahkan, dalam RDP tersebut ditampilkan dokumentasi kegiatan patroli sebagai bukti konkret di lapangan.
“Kami akan menambah personel dan regu agar jangkauan pengawasan bisa lebih luas dan efektif,” ujarnya.
RDP ini menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam menanggulangi aksi kriminal dan memastikan rasa aman bagi warga Probolinggo. (aly/saw)