Pasuruan (WartaBromo.com) – Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasuruan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pasuruan yang dirilis pada Februari 2026, tercatat jumlah pengangguran terbuka di wilayah yang dikenal sebagai salah satu basis industri di Jawa Timur ini pada tahun 2025 mencapai 41.410 orang. Dari total tersebut, jumlah pengangguran didominasi oleh kelompok laki-laki sebesar 22.268 orang, sedangkan perempuan tercatat sebanyak 19.142 orang.
Secara makro, dari total 1,31 juta penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasuruan, terdapat 981.059 orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja aktif (economically active). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, mayoritas telah terserap oleh dunia kerja, yakni sebanyak 939.649 orang.
Tingginya angka pengangguran di tengah masifnya kawasan industri ini menuai sorotan tajam dari akademisi pemerhati kebijakan. Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Agus Priyanto, menilai fenomena surplus tenaga kerja (over labour) ini menjadi sebuah paradoks pembangunan bagi Kabupaten Pasuruan.
Menurut Agus, ada beberapa faktor krusial mengapa sektor industrialisasi lokal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Salah satunya adalah pergeseran pola produksi ke arah modernisasi.
“Industrialisasi saat ini cenderung bersifat capital intensive atau padat modal. Investasi yang tinggi ternyata tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja karena perusahaan kini lebih banyak mengadopsi teknologi dan otomatisasi dalam aspek produksi,” ujar Agus.
Selain faktor teknologi, tantangan ekonomi global turut memperparah situasi. Agus menjelaskan bahwa saat ini industri tengah terdampak depresiasi nilai tukar yang memicu tekanan berat, terutama bagi sektor manufaktur yang proses produksinya masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Faktor internal dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) juga turut menjadi rapor merah. Agus menilai, masih ada ketidaksesuaian yang lebar antara kebutuhan industri modern dengan kompetensi tenaga kerja lokal yang dinilai masih konvensional dan belum adaptif terhadap transformasi digital.
Kondisi ini diperparah oleh regulasi dan program kerja pemerintah daerah yang dinilai belum padu.
“Hingga saat ini, belum ada integritas kebijakan ketenagakerjaan yang kuat untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan di ranah investasi, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, hingga sistem pengupahan masih berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sektoral,” kritiknya.
Guna memutus rantai pengangguran ini, Agus mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan reformasi kebijakan secara menyeluruh. Kuncinya terletak pada integrasi kebijakan dari hulu hingga ke hilir.
Pemerintah daerah diminta menyinkronkan regulasi investasi dengan kurikulum pelatihan atau pendidikan vokasi melalui program pembekalan ulang agar kemampuan pencari kerja relevan dengan kebutuhan pabrik saat ini.
Selain itu, sistem distribusi tenaga kerja bagi warga asli Pasuruan harus dikawal secara transparan dan tegas.
“Di sisi lain, pemda tidak bisa hanya bertumpu pada korporasi besar. Dorongan kuat terhadap sektor UMKM di Pasuruan harus ditingkatkan. UMKM harus dijadikan sebagai pilar alternatif produksi dan penyerap tenaga kerja lokal yang efektif,” pungkasnya. (fir/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
