Pasuruan (WartaBromo.com) – Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo menyebut warga di 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling belum merasakan kemerdekaan penuh. Itu terjadi lantaran konflik yang juga libatkan TNI AL tak kunjung usai, meski lebih dari 65 tahun berlalu.
Pernyataan itu Bupati sampaikan kala hadiri rapat dengar pendapat di DPR, Rabu (4/6/2026). Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dan juga perwakilan TNI AL.
“Warga kami di 10 desa ini selama ini belum merasakan kemerdekaan secara utuh, belum merasakan kehadiran negara atau pemerintah, dan belum mendapatkan kepastian hukum,” ujar Rusdi.
Menurutnya, konflik yang dipicu sengketa lahan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak sosial. Termasuk, menghambat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terdampak.
Rusdi menjelaskan, sejumlah program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten tidak dapat berjalan maksimal. Keterbatasan tersebut mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan air minum, sambungan listrik, hingga akses internet.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi juga tidak dapat optimal. Program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), serta pendirian fasilitas pendukung program pemerintah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), juga diklaim terkendala akibat status lahan yang belum jelas.
Hal serupa juga disampaikan oleh Senewi, perwakilan warga yang turut hadir dalam rapat tersebut, selain menyampaikan persoalan tanah yang tak berkesudahan, dia juga menyayangkan munculnya surat dari TNI AL pada tahun 2013 yang memuat larangan-larangan seperti membuat KTP, KK dan, pembangunan struktur dan sebagainya.
“Berkaitan dengan surat TNIL yang 2013 itu seharusnya itu tidak boleh muncul karena di situ jelas ada larangan pembuatan KTP dan KK, ada larangan listrik masuk wilayah itu,” ungkapnya.
Menurut Senewi, surat tersebut menjadikan warga kesulitan mendapat haknya sebagai warga negara. Dengan penuh haru ia juga menyampaikan bahwa dirinya beserta warga di 10 Desa terdampak tidak ingin kejadian seperti di Gaza terjadi di Pasuruan. Karena menurutnya selama ini mereka sudah sedikit merasakan hal tersebut, seperti perusakan tanaman, rumah dirusak, membangun fasilitas sosial dan keagamaan dilarang.
“Sehingga harapan besar kami tidak ingin merasakan gambaran Gaza terjadi di wilayah 10 desa ini. Karena kami merasakan hal kecil dari yang mereka rasakan,” katanya penuh harap.
Salah satu perwakilan TNI AL, Laksamana Muda TNI Singgih Sugiarto, yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah merasa mempunyai konflik dengan masyarakat setempat.
“Pertama kami Angkatan Laut. Nah, tidak pernah merasa berkonflik dengan masyarakat. Tapi memang antara masyarakat sama angkatan laut ada dua sisi yang memang berbeda, Pak. Kalau kami angkatan laut mendapat amanah dari negara sebagai pembina aset milik negara untuk dimanfaatkan dan karena memang amat sangat membutuhkan hal tersebut untuk melaksanakan latihan pak,” jelasnya.
Ia menyebut untuk mengoptimalkan latihan TNI AL, pihaknya memang membutuhkan lahan yang luas, karena selain personel, area tersebut juga ada altileri, rudal dan alat perang lainnya. Kondisi itu kemudian mengharuskan area latihan bebas dari permukiman warga agar tidak ada dampak buruk yang terjadi. (fir/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
