Pasuruan (WartaBromo.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur (Jatim) merilis data mengejutkan terkait bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Jawa Timur selama musim hujan periode November 2025 hingga Maret 2026. Dari total data yang dihimpun, Kabupaten Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan kejadian banjir tertinggi di Jatim.
Dari total 285 kejadian banjir di Jatim, Kabupaten Pasuruan menempati urutan pertama dengan 37 kejadian. Sementara itu, Kota Pasuruan berada di urutan ketiga dengan 22 kejadian banjir, tepat di bawah Kabupaten Jember yang menempati posisi kedua.
Selain banjir, Kabupaten Pasuruan juga masuk dalam daerah rawan longsor. Dari total 450 longsor di Jatim, Kabupaten Pasuruan mencatatkan 36 kejadian dan berada di peringkat keempat wilayah dengan kasus longsor terbanyak.
Direktur Eksekutif WALHI Jatim Pradipta Indra, menegaskan bahwa rentetan bencana ini tidak bisa lagi hanya dituduhkan kepada faktor cuaca semata. Data lapangan menunjukkan adanya kerusakan lanskap alam yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.
“Temuan kami menegaskan, ini bukan tentang cuaca ekstrem semata, tetapi data tersebut menunjukkan bahwa lanskap yang sudah tidak mampu lagi menahan tekanan apapun, dan dalam kondisi lanskap yang sudah rusak, bahkan hujan normal pun dapat memicu bencana masif,” ujarnya dalam siaran pers tertulis yang dirilis di Surabaya pada (18/6/2026).
Ia menjelaskan, daerah yang terdampak bencana umumnya memiliki tingkat deforestasi tinggi. Hilangnya vegetasi menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air sehingga meningkatkan aliran permukaan yang memicu banjir bandang maupun tanah longsor.
“Ini membuktikan bahwa penggundulan hutan bekerja sebagai pelipat ganda dampak buruk. Sistem alam yang rusak tidak lagi mampu menahan gempuran cuaca ekstrem. Tanpa vegetasi, tanah kehilangan kemampuan menyerapnya, dan air langsung mengalir dalam bentuk flashy flow yang memicu banjir bandang dan tanah longsor,” jelas Indra
WALHI juga menyoroti munculnya bencana di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif aman dari banjir. Salah satunya banjir bandang yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Probolinggo pada 21 Februari 2026 lalu. Di Kecamatan Kraksaan, ketinggian air mencapai 1,5 meter dan disebut sebagai banjir terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
Sementara di Kabupaten Situbondo, warga dilaporkan mengalami tiga kali banjir besar dalam kurun dua bulan terakhir. Munculnya banjir didua daerah tersebut setelah adanya pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa.
Manajer Kebijakan Publik WALHI Jatim, Siti Mutmainnah, menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak pembangunan yang mengabaikan aspek sosial dan ekologis. Menurutnya, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) memicu alih fungsi lahan pertanian secara masif, perubahan elevasi tanah yang mempersempit saluran drainase, hingga maraknya aktivitas tambang galian C ilegal untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan.
“Kejadian tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah yang abai terhadap kondisi sosial-ekologis. Proyek Strategis Nasional jalan tol Trans-Jawa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian secara masif, perubahan elevasi tanah yang mempersempit saluran drainase, dan maraknya tambang-tambang galian untuk material bangunan jalan tol. Semua ini semakin memperparah keadaan,” terangnya.
Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 terdapat 20 proyek baru yang akan dibangun di Jatim, termasuk pengembangan 11 titik Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang berada di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Padahal, Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional (KRB) BNPB 2022-2026 telah menetapkan hampir seluruh kabupaten di Jatim masuk kategori risiko multibahaya tinggi sejak 2021.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
