“Ini menegaskan bagaimana kebijakan publik secara sistematis membangun kerentanan. Pemerintah memiliki data risiko yang sama dengan kami, namun memilih untuk melanjutkan dan memperluas proyek-proyek yang justru meningkatkan bahaya,” tegasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Walhi mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, perizinan lingkungan, serta proyek pembangunan yang berada di kawasan rawan bencana, hutan lindung, daerah resapan air, kawasan karst, dan pesisir.
Selain itu, WALHI meminta adanya moratorium alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki nilai ekologis penting serta perubahan paradigma penanganan bencana dari pendekatan respons darurat menjadi pemulihan lingkungan di kawasan hulu.
“Pemerintah hampir selalu menggunakan cuaca sebagai alibi untuk menutupi kegagalan struktural mereka sendiri. Selama paradigma pembangunan masih melihat sumber daya alam sebatas aset ekonomis yang dieksploitasi, bencana yang direncanakan ini akan terus berulang dengan dampak yang semakin menghancurkan,” pungkas Indra. (fir/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
