Karhutla kembali menguji Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Gunung Bromo kembali terbakar. Pemerintah kemudian menutup seluruh akses wisata Bromo.
Ini bukan sekadar soal jalur wisata yang ditutup atau dibuka. Ini alarm tentang cara kita mengelola kawasan konservasi yang sekaligus menjadi mesin pariwisata.
Oleh : Sundari Adi Wardhana
Kebakaran yang bermula pada 3 Agustus 2026 bahkan diperkirakan berdampak pada 1.126 hektare kawasan hingga 14 Agustus. Seluruh energi kerahkan untuk mengatasinya. Beberapa pekan kemudian, api kembali muncul di kawasan Savana Pengol, Ngadas, Sukapura , Probolinggo pada 10 September.
Skala itu terlalu besar untuk dibaca sekadar sebagai gangguan terhadap perjalanan wisata.
Namun, ada sisi lain yang juga tidak boleh diabaikan. Bromo bukan hanya kawasan konservasi, tetapi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar dan salah satu destinasi wisata utama Jawa Timur.
Sepanjang 2024, TNBTS mencatat 485.696 kunjungan wisatawan ke kawasan Bromo, terdiri dari 465.770 wisatawan nusantara dan 19.926 wisatawan mancanegara. Dari aktivitas itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai Rp21,15 miliar.
Pada libur Idulfitri 2026, kunjungan ke kawasan Bromo mencapai 24.671 orang hanya dalam empat hari, 21–24 Maret. Angka ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik ekonomi Bromo.
Karena itu, persoalannya bukan memilih antara konservasi atau pariwisata.
Persoalannya adalah bagaimana pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi tanpa menghabiskan modal alam yang membuat Bromo bernilai.
Jangan Hanya Menghitung Wisatawan
Selama ini keberhasilan pariwisata terlalu mudah diterjemahkan menjadi jumlah kunjungan.
Semakin banyak wisatawan, semakin besar penerimaan. Semakin ramai destinasi, semakin dianggap berhasil.
Ukuran itu tidak sepenuhnya salah. Bromo memang memiliki fungsi ekonomi. Pemerintah juga berkepentingan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari keberadaan kawasan.
Tetapi untuk kawasan konservasi, jumlah wisatawan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sebab, ketika 1.126 hektare kawasan terdampak kebakaran, yang hilang bukan sekadar hamparan rumput. Ada fungsi ekologis, habitat, tutupan vegetasi, kualitas lanskap, serta biaya pemulihan yang harus diperhitungkan.
Dengan kata lain, penerimaan negara dari pariwisata harus dibaca bersama dengan biaya ekologis dan biaya penanganan risikonya.
Di sinilah tata kelola Bromo perlu naik kelas.
Bromo Bukan Taman Hiburan
Bromo adalah kawasan konservasi yang dibuka untuk pemanfaatan wisata dengan batas tertentu.
Perbedaan ini penting.
Taman hiburan dapat memperluas fasilitas ketika jumlah pengunjung meningkat. Kawasan konservasi tidak dapat bekerja dengan logika yang sama. Ada daya dukung ekologis yang harus dihormati.
TNBTS sendiri telah memiliki kajian daya dukung. Pada libur Idulfitri 2026, pengelola menyebut kapasitas efektif maksimum wisatawan Bromo mencapai 11.042 orang per hari berdasarkan kapasitas pengelolaan dan infrastruktur.
Artinya, pengelolaan berbasis batas sebenarnya bukan gagasan yang asing.
Yang perlu diperkuat adalah hubungan antara daya dukung wisata dan risiko kebakaran.
Jumlah pengunjung boleh saja masih berada di bawah kapasitas infrastruktur, tetapi kondisi ekologis dapat berubah drastis ketika kemarau panjang, vegetasi mengering, dan angin kencang.
Daya dukung tidak cukup dihitung dari berapa orang yang mampu dilayani.
Ia juga harus dihitung dari berapa besar tekanan yang mampu ditanggung ekosistem.
Dari Kuota Wisata ke Kuota Risiko
Karena itu, TNBTS membutuhkan sistem pembukaan kawasan yang lebih dinamis.
Pertama, status risiko kebakaran harus menjadi dasar keputusan wisata harian. Data curah hujan, kelembapan vegetasi, kecepatan angin, kondisi bahan bakar, titik panas, dan prakiraan cuaca harus menghasilkan status risiko yang mudah dipahami: normal, waspada, pembatasan, atau penutupan.
Kedua, kuota wisata harus dapat diturunkan secara otomatis ketika risiko meningkat. Tidak masuk akal mempertahankan kuota normal hanya karena jumlah pengunjung masih berada di bawah daya dukung infrastruktur.
Ketiga, zona rawan kebakaran harus memiliki perlakuan berbeda. Kawasan dengan vegetasi kering dan riwayat kebakaran tinggi tidak dapat disamakan dengan zona yang risikonya lebih rendah.
Keempat, setiap pembukaan kembali setelah kebakaran harus berdasarkan indikator pemulihan, bukan hanya karena api sudah padam.
Keputusan membuka kembali Bromo pada 19 September 2026, misalnya, dilakukan setelah pengelola mempertimbangkan keselamatan, daya dukung kawasan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Pendekatan seperti ini perlu dijadikan standar permanen, bukan hanya respons setelah bencana.
PNBP Harus Kembali Memperkuat Konservasi
Angka Rp21,15 miliar PNBP pada 2024 menunjukkan bahwa Bromo memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi negara.
Karena itu, wajar jika publik menuntut sebagian manfaat ekonomi tersebut terlihat kembali dalam bentuk penguatan perlindungan kawasan.
Pencegahan kebakaran tidak boleh menunggu anggaran darurat setelah api membesar.
Pengelola membutuhkan jaringan kamera pemantauan, patroli berbasis risiko, drone, alat komunikasi, titik air, pompa portabel, sekat bakar pada lokasi yang tepat, serta sistem pelaporan cepat.
Setiap fasilitas tersebut seharusnya memiliki indikator kinerja yang jelas: berapa titik dipantau, berapa menit waktu respons, berapa personel tersedia, berapa titik air siap digunakan, dan berapa kasus pelanggaran yang ditindak.
Dengan begitu, anggaran konservasi dapat diukur dari hasil, bukan hanya dari besaran belanja.
Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Solusi
Kritik terhadap tata kelola Bromo juga tidak boleh mengabaikan masyarakat sekitar.
Jasa jip, penginapan, warung, pemandu, pedagang, dan berbagai usaha lain hidup dari arus wisatawan. Ketika kawasan ditutup, mereka ikut kehilangan pendapatan.
Karena itu, kebijakan konservasi yang lebih ketat harus diikuti kebijakan perlindungan ekonomi.
Masyarakat dapat dilibatkan sebagai mitra pencegahan kebakaran, bukan sekadar penerima larangan. Kelompok masyarakat dapat diberi pelatihan, peralatan, insentif pelaporan, dan peran resmi dalam pemantauan kawasan.
Ketika kawasan harus ditutup karena risiko tinggi, pemerintah juga perlu menyiapkan program ekonomi sementara atau diversifikasi usaha bagi kelompok yang paling terdampak.
Konservasi tidak boleh membuat masyarakat merasa bahwa menjaga alam berarti kehilangan mata pencaharian.
Sebaliknya, masyarakat harus memperoleh alasan ekonomi yang kuat untuk menjadi penjaga pertama kawasan.
Wisata Tidak Harus Selalu Penuh
Ada paradigma yang perlu diubah.
Destinasi wisata tidak harus selalu penuh untuk disebut berhasil.
Bahkan untuk kawasan konservasi, kepadatan yang terlalu tinggi dapat menjadi tanda bahwa pengelolaan harus diperketat.
Target yang lebih sehat adalah nilai ekonomi per wisatawan yang meningkat tanpa peningkatan tekanan ekologis yang sebanding.
Wisatawan lebih sedikit tetapi tinggal lebih lama, menggunakan jasa lokal, mematuhi aturan, dan membayar sesuai nilai konservasi dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan daripada sekadar mengejar volume kunjungan.
Dengan pendekatan itu, penerimaan negara dan pendapatan masyarakat tetap dapat tumbuh tanpa memaksa kawasan menerima pengunjung sebanyak-banyaknya.
Setelah Api Padam, Evaluasi Jangan Padam
Karhutla 2026 semestinya menjadi titik evaluasi.
Bukan hanya tentang siapa yang memadamkan api dan kapan kawasan kembali dibuka.
Pemerintah perlu membuka evaluasi mengenai penyebab, titik rawan, efektivitas patroli, kesiapan sumber air, kepatuhan wisatawan, kapasitas pengawasan, hingga hubungan antara aktivitas wisata dan risiko kebakaran.
Data juga perlu dibuka secara berkala kepada publik.
Berapa luas kawasan yang terbakar? Berapa biaya penanganannya? Berapa lama pemulihannya? Berapa kunjungan yang ditunda? Berapa PNBP yang hilang? Dan berapa investasi yang dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa?
Pertanyaan itu penting agar kebijakan tidak berhenti pada respons sesaat.
Bromo memiliki dua wajah yang sama pentingnya.
Ia adalah aset konservasi sekaligus aset ekonomi.
Mengutamakan salah satunya dengan mengorbankan yang lain sama-sama keliru.
Yang diperlukan adalah tata kelola yang membuat keduanya saling menopang: pariwisata membiayai sebagian upaya perlindungan, sementara konservasi menjaga agar pariwisata tetap memiliki masa depan.
Bromo tidak perlu ditutup dari dunia.
Bromo juga tidak boleh dibuka tanpa batas.
Yang diperlukan adalah batas yang jelas, data yang terbuka, pengawasan yang kuat, serta keberanian pemerintah mengatakan bahwa pada kondisi tertentu alam harus menjadi prioritas, sekalipun konsekuensinya adalah berkurangnya jumlah wisatawan dan penerimaan dalam jangka pendek.
Sebab penerimaan negara dapat dicari kembali.
Wisatawan dapat datang pada musim berikutnya.
Tetapi ekosistem yang rusak membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk pulih.
Dan jika modal alam Bromo habis, pada akhirnya yang hilang bukan hanya pemandangan.
Yang hilang adalah alasan mengapa orang datang.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
