Surabaya (WartaBromo.com) – Industri media di Indonesia menghadapi persoalan serius dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan independensi redaksi. Di tengah pasar iklan digital yang terkonsentrasi pada segelintir platform, media justru masih bergulat dengan tingginya biaya produksi jurnalistik dan ketergantungan pada anggaran pemerintah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam sesi panel pertama Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Diskusi bertema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” membahas tantangan ekonomi digital, perubahan perilaku konsumsi informasi, hingga strategi bisnis agar perusahaan pers tetap bertahan tanpa kehilangan independensinya.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengungkapkan ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Dari pasar iklan Indonesia yang mencapai sekitar Rp71,5 triliun, sekitar 80 persen disebut dikuasai tiga platform digital.
Kondisi itu menempatkan perusahaan pers pada posisi yang tidak mudah. Media harus membiayai kerja jurnalistik, mulai dari peliputan, verifikasi fakta, hingga penyajian informasi kepada publik. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari konten tersebut belum dinikmati secara sebanding.
Tantangan semakin besar dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pengguna kini dapat memperoleh ringkasan maupun jawaban atas pertanyaan tanpa harus mengunjungi situs berita. Perubahan ini berpotensi mengurangi kunjungan ke laman media, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan.
Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta kebijakan persaingan usaha yang sehat. Langkah tersebut dinilai penting agar media memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari konten yang diproduksinya.
Media Daerah Rentan saat Anggaran Pemerintah Berubah
Selain ketimpangan ekonomi digital, ketergantungan terhadap iklan pemerintah juga menjadi persoalan yang membayangi keberlanjutan media, terutama perusahaan pers di daerah.
Associate Professor Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media pada 2025. Pada sejumlah media, porsinya bahkan mencapai 76,1 persen. Sementara itu, pada media di luar Jakarta, kontribusinya berada di kisaran 49 persen.
Besarnya kontribusi tersebut membuat perubahan kebijakan maupun pemangkasan anggaran pemerintah berpotensi langsung memengaruhi kondisi keuangan perusahaan pers.
Kerentanan itu juga terlihat dari momentum politik daerah. Menurut Ika, sebanyak 71,3 persen media kecil menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk memperoleh pendapatan iklan.
Ketika sumber pemasukan terkonsentrasi pada anggaran pemerintah dan periode politik tertentu, ruang gerak bisnis media menjadi terbatas. Perusahaan pers perlu mencari sumber pendapatan lain agar operasionalnya tidak terlalu bergantung pada perubahan kebijakan atau siklus politik.
Ika menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas. Masyarakat, menurut dia, tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai narasumber, tetapi juga dapat dilibatkan sebagai mitra dalam merumuskan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas distribusi informasi.
Pendekatan tersebut membuka peluang bagi media untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas sekaligus mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Bertahan dengan Kepercayaan dan Bisnis yang Beragam
Pengalaman membangun bisnis media juga dibagikan CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto. Ia menceritakan bagaimana perusahaan tersebut dirintis bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas.
Pada enam bulan pertama, para pendiri bahkan harus menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kenang pria yang akrab disapa Cak Luki tersebut.
Menurut dia, reputasi, kepercayaan publik, dan kepedulian terhadap karyawan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan media.
Beritajatim.com, lanjutnya, berupaya menjaga komitmen agar gaji karyawan tidak terlambat dibayarkan selama sekitar 20 tahun. Komitmen itu tetap diupayakan ketika pandemi Covid-19 menekan kondisi industri media.
Di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi, perusahaan tersebut juga mengembangkan bisnis di luar produksi berita konvensional. Pengembangan produksi audio, studio, dan media sosial dilakukan bersamaan dengan perluasan layanan konsultasi komunikasi, pemantauan media (media monitoring), serta pemantauan media sosial (social media monitoring).
Bagi Cak Luki, kolaborasi antarmedia dan jejaring industri, termasuk melalui AMSI, menjadi salah satu cara untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan produk, dan membuka peluang bisnis baru.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan media tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Perusahaan pers perlu membangun produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sembari mempertahankan kepercayaan publik sebagai modal utama.
Transformasi Bisnis Tanpa Mengorbankan Independensi
Diskusi IDMC 2026 menegaskan bahwa persoalan bisnis media tidak bisa dilepaskan dari masa depan kualitas jurnalistik. Ketika pendapatan terlalu bergantung pada satu pihak atau platform, perusahaan pers menghadapi risiko menyempitnya ruang untuk mengambil keputusan secara mandiri.
Karena itu, transformasi bisnis menjadi kebutuhan bagi perusahaan media. Penguatan posisi ekonomi dalam ekosistem digital, diversifikasi pendapatan, pengembangan layanan baru, serta pelibatan komunitas perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga independensi redaksi.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong pelaku industri media membangun strategi transformasi yang sesuai dengan perubahan ekosistem informasi. Keberlanjutan perusahaan pers bukan semata-mata persoalan bertahan secara finansial, melainkan juga memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang berkualitas, terverifikasi, dan independen.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
