Pasuruan (WartaBromo.com) – Realisasi belanja barang dan jasa Pemkot Pasuruan tahun 2021 mendapat sorotan dewan. Dewan menyebut belanja barang dan jasa oleh pemkot tak efektif dan efisien.
Sorotan ini disampaikan oleh Fraksi Golkar dalam rapat paripurna III di Gedung DPRD Kota Pasuruan pada Senin (25/07/2022).
Juru bicara Fraksi Golkar, Yanuar Priambada mengatakan, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp344.170.148.051,45 belum benar-benar menunjang pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.
“Fakta yang kami temui dan yang kami dengar, masih banyak belanja barang dan jasa yang tidak efisien dan efektif, bahkan tergolong pemborosan anggaran,” kata Yanuar.
Selain soal realisasi belanja barang dan jasa, Fraksi Golkar juga menyorot laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemkot Pasuruan pada tahun 2021.
Beberapa yang diungkapkan oleh Fraksi Golkar antara lain, realisasi belanja dan pembentukan dana cadangan melebihi anggaran; pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional tidak sesuai ketentuan; penetapan besaran honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan.
Menurut Yanuar, hal tersebut terjadi karena salah satu penyebabnya belum adanya perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah serta perwali yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat paripurna kemarin enam fraksi DPRD menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pasuruan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pasuruan.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengapresiasi semua kritik dan masukan yang disampaikan legislatif terhadap eksekutif. Ia mengaku masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi di lingkungan Pemkot Pasuruan.
“Kita akan berusaha sekuat tenaga ke depan sebaik mungkin untuk bisa memanfaatkan segenap anggaran untuk membangun Kota Pasuruan,” kata Gus Ipul. (tof/asd)
