Kraksaan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjadikan Galeri UMKM SAE di kompleks Kantor Bupati Probolinggo sebagai etalase utama produk-produk unggulan lokal.
Penguatan sektor UMKM melalui pendampingan perizinan, perluasan akses permodalan, hingga promosi produk lokal. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menegaskan pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Gus Haris, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, dan akses pemasaran yang lebih luas.
“Kami ingin pelaku UMKM Kabupaten Probolinggo berkembang lebih cepat dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Karena itu, pemerintah hadir untuk mendampingi mereka dari sisi perizinan, promosi hingga akses pembiayaan,” katanya, Selasa (2/6/2026).
Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo menunjukkan geliat UMKM terus tumbuh. Saat ini terdapat sekitar 74 ribu pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
Sementara itu, sekitar 16 ribu pelaku usaha lainnya masih dalam proses pendampingan karena mayoritas merupakan usaha rintisan dan pelaku usaha baru.
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan pemerintah menerapkan strategi jemput bola untuk mempercepat proses legalisasi usaha masyarakat.
Petugas diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu pelaku UMKM mengurus berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar usaha mereka memiliki legalitas yang jelas.
“Kami mendatangi pelaku UMKM secara langsung. Tujuannya agar mereka tidak mengalami kesulitan mengurus perizinan. Setelah legalitas terpenuhi, kami juga membantu membuka akses ke lembaga keuangan dan perbankan,” ujar Sugeng.
Selain pendampingan usaha, Pemkab Probolinggo juga mengembangkan Sistem Manajemen Pengembangan UMKM Terpadu (SIMADU), sebuah platform digital yang berfungsi sebagai katalog produk sekaligus basis data pengembangan UMKM.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pelaku usaha sekaligus memperluas peluang promosi produk lokal.
Berdasarkan data SIMADU, nilai transaksi UMKM yang tercatat saat ini mencapai sekitar Rp400 juta per bulan.
Sementara Gerai UMKM SAE yang berada di lingkungan Kantor Bupati mampu membukukan omzet antara Rp40 juta hingga Rp44 juta setiap bulan.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi sektor UMKM terus bergerak dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh.
Pemkab Probolinggo optimistis penguatan legalitas, digitalisasi, akses permodalan, serta promosi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya UMKM yang lebih tangguh, inovatif, dan mampu menembus pasar regional maupun nasional. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
