Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Probolinggo kembali memasang target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Target itu kini diarahkan menjadi satu dekade.
Namun, predikat tersebut bukan sekadar soal memperoleh opini, melainkan tentang seberapa baik uang publik dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo” di Bale Hinggil, Rabu, 7 Oktober 2026.
Forum tersebut membedah hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 sekaligus memetakan risiko dalam penyusunan laporan 2026. Bagi pemerintah daerah, evaluasi semacam ini penting agar persoalan dalam pengelolaan keuangan tidak berulang.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi hasil pemeriksaan sekaligus menyusun langkah pencegahan terhadap potensi persoalan pada laporan berikutnya.
“Temuan dan risiko yang muncul harus dipetakan sejak awal. Dari sana, perangkat daerah dapat menyiapkan langkah perbaikannya,” kata Pujo.
Tanggung jawab itu tidak berhenti di BPPKAD. Inspektorat dan seluruh perangkat daerah ikut menentukan kualitas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, prosedur pengelolaan keuangan, serta aturan perundang-undangan menjadi bagian yang harus dijaga.
Di sinilah makna WTP seharusnya ditempatkan. Opini tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Ia bukan sertifikat bahwa seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyebut upaya mempertahankan WTP sebagai pekerjaan bersama. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kapasitas dan memperkuat koordinasi.
“Pengelolaan keuangan bukan pekerjaan satu perangkat daerah. Semua harus memahami perannya dan memperbaiki bagian yang masih memiliki risiko,” ujar Aminuddin.
Pemerintah kota juga mengaitkan pembenahan tata kelola dengan transformasi digital. Sistem antarperangkat daerah mulai diarahkan agar terhubung sehingga data pemerintahan dapat dikelola dalam satu ekosistem.
Menurut Aminuddin, integrasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga membantu pemerintah mengawasi pengelolaan sumber daya secara lebih baik.
Namun, digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola. Sistem yang terintegrasi tetap membutuhkan data yang benar, aparatur yang memahami aturan, serta mekanisme pengawasan yang berjalan.
Pemerintah Kota Probolinggo juga tengah menyiapkan grand design pembangunan hingga 2045. Perencanaan jangka panjang itu semestinya berjalan beriringan dengan disiplin fiskal dan kualitas pertanggungjawaban anggaran.
Dalam FGD tersebut, Pemkot Probolinggo memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah dengan penyusunan laporan keuangan 2025 terbaik berdasarkan ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas.
Inspektorat berada di peringkat pertama. Berikutnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Penghargaan itu dapat menjadi pemacu bagi perangkat daerah lain. Tetapi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan tidak semestinya berhenti pada ketepatan menyerahkan laporan atau memperoleh opini pemeriksaan.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki dasar perencanaan yang jelas, dibelanjakan sesuai ketentuan, menghasilkan manfaat publik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
FGD tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari pengguna anggaran dan staf penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemkot Probolinggo. Perwakilan Perumda Air Minum Bayuangga dan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga juga hadir.
Kegiatan menghadirkan Nurlaila, Pemeriksa Ahli Madya dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terdapat Rachmat Dwi Akbari dan Rizky Yudhistira dari Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota BPKAD Provinsi Jawa Timur.
Kehadiran mereka menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menguji kembali praktik pengelolaan keuangan yang selama ini berjalan.
Aminuddin berharap perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Kalau ada persoalan teknis, tanyakan kepada ahlinya. Dengan begitu pemahaman bertambah dan kualitas laporan keuangan bisa terus diperbaiki,” ujarnya. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
