“Mereka kan terdiri dari komisi yang mengurusi jalan rusak, ada komisi urusan ekonomi, ada komisi masalah pendidikan. Ada komisi urusan hukum. Lha fakta di lapangan, masalah pembangunan, ekonomi, pendidikan, apalagi masalah hukum, kan masih berantakan di kadipaten kita ini? Sampeyan saja sampai berhenti jadi guru honorer, karena puluhan tahun digaji 200 ribu perbulan.”
Oleh : Abdur Rozaq
“Wah, goro-goro apa lagi ini?” gumam Mahmud Wicaksono seraya membaca berita online di HP-nya. Sarjana tukang cukur itu kemudian memilih posisi yang lebih nyaman di atas lincak warung Cak Sueb. Sekaligus mencari sinyal wi-fi colongan.
“Berita apa, mas?” Ujar Cak Paijo LSM kepo.
“Wakil sampeyan sedang deal-deal-an posisi,” ujar Mahmud Wicaksono.
“Wakil apa maksudnya?”
“Sampeyan kan rakyat? Mereka yang konon mewakili sampeyan, sedang roling dan bagi-bagi posisi,” ujar Mahmud Wicaksono seraya tersenyum penuh arti.
“O, iya. Saya juga baca beritanya tadi.”
“Yo opo menurut sampeyan itu, mas?”
“Yo mbuh, opo jare kunu lah,” kata Mahmud Wicaksono skeptis.
“Ya ndak iso gitu. Sebagai rakyat, kita juga harus ikut menyoroti. Kalau bisa kita kawal, bahkan didemo.”
“Hush, dema-demo ae sampeyan itu,” kata Mahmud Wicaksono menegur Cak Paijo LSM.
“Lha ya, baru setengah periode sudah dua kali gonta-ganti posisi. Apa bisa fokus kerja kalau sibuk deal-deal-an terus,” kata Cak Paijo LSM.
“Kita husnudhan saja. Barangkali beliau-beliau sedang berusaha memposisikan orang yang tepat, di posisi yang tepat,” timpal Gus Karimun.
“Gonta-ganti posisi itu, yang bagus cuma pas malam Jumat sama istri, gus. Kalau gonta-ganti yang ini, kalau ndak demi kepentingan, ya ada keperluan politis. Kalau ndak gitu ya eker-ekeran. Sampeyan seperti ndak tahu politisi saja,” kata Cak Manap.
“Apalagi, saat ini kan kita sedang berduka akibat kebakaran hutan. Kok ya ndak lebih fokus mengesahkan UU apa gitu, yang ada hubungannya dengan bencana. Malah umek dewe, diatur-atur dewe,” sambung Cak Manap.
“Orang politik kan gitu, cak. Gak ngurus bah kobongan, bah kekeringan. Agenda utama ya mengamankan posisi sendiri dan gerombolan, eh partainya,” kata Cak Paijo LSM.
“Sik talah, sampeyan-sampeyan ini kok suudhan sekali sama wakil-wakil kita. Baca berita dulu dong, analisa dulu, jangan langsung curiga. Lama-lama seperti netizen Fesnuk dan Tiktod saja,” lerai Gus Karimun.
“Lha contoh kasusnya kan sudah sering, gus? Jumlah gaji, mereka atur-atur sendiri. Jumlah dan jenis tunjangan, mereka rundingkan sendiri. Mark up anggaran, mereka tetapkan sendiri. Mentang-mentang tukang buat aturan. Lha giliran tugas mengkritisi pemerintah, mengawal kepentingan kaum jelata, mbulet. Mengesahkan undang-undang hukum mati koruptor dan perampasan aset saja, belasan tahun ndak jadi-jadi. Awas kalau sampai Desember mbulet dan pura-pura lupa, saya demo,” kata Cak Paijo LSM berapi-api.
“Sik cak, sampeyan itu salah alamat. Yang bertugas menetapkan UU perampasan aset dan hukuman mati maling negara itu, wakil kita di pusat,” kata Gus Karimun.
“Tapi kan mereka satu gerombolan, eh partai? Profesi mereka juga sama? Katanya wakil kita di daerah juga bisa mengajukan usulan ke wakil kita di pusat?” Kata Cak Paijo LSM ngeyel. Gus Karimun ingin melanjutkan, tapi Cak Paijo LSM akan semakin ngeyel pastinya.
“Mereka itu juga kan terdiri dari komisi-komisi?….” kata Cak Paijo LSM meteges.
“Sik, iki komisi uang, apa komisi dalam arti bidang?” Goda Mahmud Wicaksono.
“Sampeyan iki duwit tok sing dipikir, mas. Ya komisi dalam artian bidang, lah..” “Mereka kan terdiri dari komisi yang mengurusi jalan rusak, ada komisi urusan ekonomi, ada komisi masalah pendidikan. Ada komisi urusan hukum. Lha fakta di lapangan, masalah pembangunan, ekonomi, pendidikan, apalagi masalah hukum, kan masih berantakan di kadipaten kita ini? Sampeyan saja sampai berhenti jadi guru honorer, karena puluhan tahun digaji 200 ribu perbulan.”
“Dengaren sampeyan cerdas, Cak Paijo?” Goda Mahmud Wicaksono. “Mungkin karena sering demo itu ya?”
“Kalau urusan begini, saya memang sengaja belajar, mas. Biar kalau ada wong gede yang seenaknya sendiri, bisa kami kritisi. Saya siap memobilsasi massa untuk demo.”
“Coba pikiren, agendanya kok lebih fokus ke masalah bagi-bagi posisi, bagi-bagi amplop. Apa ndak ada agenda lain yang lebih mendesak?”
“Lho, justru mereka itu sedang menangani urusan mendesak. Yang paling mendesak kan kepentingan mereka?” Kata Cak Manap.
“Yo ono bendere,” gumam Cak Paijo LSM.
“Hup! Sik talah. Mereka itu orang-orang pintar. Orang-orang terbaik di partainya. Tak mungkin mereka memutuskan hal yang tidak bermanfaat. Sampeyan semua kan masih ingat saat kampanye dulu? Mereka itu orang-orang paling nasionalis yang siap berkorban apa saja demi kita,” kata Gus Karimun.
“Sampeyan bisa saja kalau nyemoni, gus,” kata Cak Manap.
“Lho, kita kan harus percaya sama orang yang mewakili kita? Lha kalau ndak percaya, kenapa dulu kita coblos?” Ujar Gus Karimun.
“Saya nyoblos karena diberi serangan fajar, gus. Bukan hanya satu calon atau partai. Amplop dari mana saja, saya sikat saat itu,” ujar Cak Paijo LSM.
“Lha, itu berarti sampeyan yang menempatkan mereka di kursi itu,” kata Gus Karimun.
“Saya niatnya ngerjai, gus. Semua amplop saya ambil, nyoblos sekarepan. Kapan lagi mengerjai politisi.”
“Politisi itu orang pintar, cak. Bukannya mengerjai, malah kita yang selama lima tahun mereka kerjai.” Semua orang tediam mendengar ucapan Gus Karimun itu. Ada benarnya. Para jelatalah yang menempatkan para wakil itu di sana. Rakyat asal coblos, jadi kalau mereka gak pokro, seharusnya ndak usah banyak protes.
*Tulisan hanya fiksi semata, terjadi di kadipaten Cak Manap
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
