Pasuruan (wartabromo) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andrie Wahyudi, menanggapi soal distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena data yang digunakan merupakan data tahun 2012 – 2013.
“Kemarin itu kan top – down. Pusat ambil data statistik di BPS. BPS mengambil data tahun 2012 – 2013. Kemudian data yang diterima oleh pusat langsung digunakan, yang penting program tersebut berjalan dulu,” kata Andrie, yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Pasuruan ini, kepada wartabromo.com, Rabu (12/10/2016).
Menurutnya, distribusi KIP yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Pasuruan juga banyak yang tak tepat sasaran. Banyak penerima KIP yang sudah menikah dan mempunyai anak.
Dari sekitar 22.000 yang didistribuskan melalui partainya, ada sekitar 30% tak tepat sasaran. Belum lagi yang didistribusikan melalui parpol-parpol lain.
“Setelah kita distribusikan KIP di Kabupaten Pasuruan, banyak yang sudah lulus, sudah berkeluarga dan ada juga yang alamatnya tidak sesuai,” tuturnya.
Andrie mengungkapkan banyaknya penerima KIP yang tak memenuhi kriteria diakibatkan dari penggunaan data yang bersumber dari data base 2012 – 2013. Sementara itu, setiap parpol yang diberi tugas untuk mendistribusikan KIP, juga ditugaskan untuk membuat berita acara yang dibuat ketika menemukan warga penerima KIP yang tak layak.
“Kita ditugaskan untuk membuat berita acara yang digunakan untuk mendata penerima yang sudah tidak layak. Selain itu juga ditugaskan untuk berkerja sama dengan Kepala Desa untuk mengidentifikasi warga mana saja yang layak untuk menerima KIP,” tutupnya.
Seperti diberitakan, distribusi KIP di Desa Tambakrejo dan Lemahbang, Kecamatan Pasrepan, diketahui banyak yang tak tepat sasaran. Warga yang sudah menikah dan memiliki anak banyak yang mendapatkannya. (ros/fyd)
