Bangil (wartabromo.com) – Sebanyak 1.792 personil gabungan dari berbagai satuan dikerahkan untuk melakukan pengamanan terkait rencana kunjungan Wakil Presiden RI yang akan melakukan peresmian (groundbreaking) pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan pada Kamis, 20 Juli 2017 besok.
Jumlah tersebut dikemukakan oleh Wakapolres Pasuruan, Kompol Herlina, yang sebelumnya membenarkan adanya rencana kunjungan kerja orang nomor dua di Indonesia ini.
“Ada 1.792 personel siap mengamankan kunjungan ini. Intinya, kami siap mengamankan,” ujar Kompol Herlina, saat berada di Mapolres Pasuruan, Rabu (19/7/2017).
Tim gabungan dari berbagai unsur tersebut diantaranya terdiri TNi dan Polri, mulai Kodim 0819 Pasuruan dan 0820 Probolinggo; Polres Pasuruan Kabupaten dan Kota, Yonif 500 serta sejumlah pasukan cadangan sampai pasukan khusus.
Personil gabungan sebanyak itu nantinya akan disebar dan ditempatkan di titik strategis hingga lokasi-lokasi yang dinilai terdapat kerawanan.
Diketahui, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, direncanakan melakukan kunjungan kerja didampingi sejumlah pejabat terkemuka seperti Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di lokasi Umbulan untuk selanjutnya bersama-sama melakukan rangkaian acara peresmian mega proyek Umbulan ini.
Proyek SPAM Umbulan diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 4,51 trilyun, dianggap sebagai salah satu proyek strategis nasional sebagaimana keputusan Presiden dalam Perpres RI nomor 3 tahun 2016.
Pemerintah selanjutnya bakal mengeluarkan dana untuk invesatsi sebesar Rp 2,05 trilyun sedangkan sisanya dipenuhi oleh pihak swasta dari Grup Medco yakni PT Meta Adhy Tirta Umbulan sebagai pelaksana.
Realisasi diwujudkan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan skema jaminan pembayaran berbentuk Viability Gap Fund(VGF).
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan akan memasok air bersih perpipaan di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
Pengerjaan fisiknya disebut-sebut akan segera dilakukan karena telah ada penandatanganan kesepakatan proses kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) pada 11 April 2017 lalu di Surabaya.
Dalam kesepakatan tersebut waktu konstruksi pipa bakal dituntaskan dalam kurun dua tahun sudah harus menyambung ke lima daerah wilayah Propinsi Jawa Timur itu. (man/ono)
