Pasuruan (wartabromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan berancang-ancang mengintegrasikan sistem e-planning dan e-budgeting. Paduan sistem ini dipraktikkan nanti, sebagai bentuk komitmen keterbukaan dalam pembangunan.
Penggunaan e-planning dan e-budgeting diyakini mempermudah pemerintah melakukan perencanaan dan penganggaran dengan efektif serta lebih efisien.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengungkapkan, perpaduan sistem tersebut juga merupakan usaha dan komitmennya, terkait tuntutan keterbukaan informasi pemanfaatan anggaran.
Hanya saja, keinginan tersebut belum bisa dilakukan segera. Pasalnya, saat ini pihaknya masih melakukan ancang-ancang, dengan telah mengkoordinir seluruh jajaran, mempersiapkan penerapan sistem, untuk tahun depan.
“Sebagai bagian dari komitmen transparansi kami, tahun depan kami akan integrasikan e-planning dan e-budgeting,” ujar Irsyad, di Pendopo Kabupaten Pasuruan, kemarin.
Secara teknis, penggunaan sistem e-planning dan e-budgeting di bawah kendali Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), menampilkan program–program SKPD/OPD.
Tentu saja, menurutnya hal itu disokong dengan kesesuaian (valid) dalam menyajikan data–data perencanaan dan penganggaran pembangunan terkini.
Program satuan kerja, turunan RPJMD (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah) oleh Bupati itu diperlihatkan, mulai dari target sampai besaran alokasi anggaran.
Dipastikan, dengan integrasi kedua sistem ini, evaluasi program menjadi lebih mudah, mengukur pelaksanaan sebuah program, apakah benar-benar telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari sejumlah sumber, sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) adalah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, sesuai arah ketentuan Permendagri nomor 54 Tahun 2010.
Sementara penerapan e-budgeting memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan cara dokumentasi keuangan secara manual/konvensional.
Keunggulan dimaksud, di antaranya mencegah korupsi, karena kerap kali anggaran disamarkan dengan manipulasi data keuangan ketika menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi excel windows.
Hal utama, e-budgeting membuka ruang keterbukaan yang menjadi hak publik. Dalam praktiknya, warga bisa Iangsung melayangkan keluhan bila saja mencurigai data keuangan, yang tidak semestinya. (ono/ono)
