Koran Online 9 Juli : KPK Sebut Anggota DPRD Lumajang Tak Lapor Kekayaan hingga Terungkap Alasan Teno Ditunjuk Jadi Ketua DPC PDIP

971

Beragam peristiwa kami sajikan pada 8 Juli 2019 melalui laman media online wartabromo. Ragam berita menarik kini kami rangkum untuk kembali anda baca dalam koran online edisi Selasa (09/07/2019). Mulai KPK Sebut Anggota DPRD Lumajang Tak Lapor Kekayaan hingga Terungkap Alasan Teno Ditunjuk Jadi Ketua DPC PDIP :

  1. Tak Diterima Meski Dekat Sekolah, Orang Tua Pertanyakan Kriteria Penerimaan di SMPN 1 Beji

 

Beji (Wartabromo.com) – Pengumuman penerimaan peserta didik baru SMPN 1 Beji, Kabupaten Pasuruan, terlaksana. Orang tua murid pertanyakan penentuan diterimanya siswa baru.

Senin (8/7/2019) siang, SMPN 1 Beji telah dipenuhi oleh ratusan orang tua dan calon siswa. Setelah papan pengumuman dikeluarkan, wajah-wajah lesu siswa dan orang tua terlihat di dalam sekolah, lantaran tidak diterima di sekolah tersebut. Simak Selengkapnya.

  1. Jalur Alternatif Rampung, Truk Pasir Lumajang Diwarning Tak Boleh Lewat Perkampungan

Pasirian (wartabromo.com) – Mulai hari ini armada truk pasir dilarang melewati jalan perkampungan. Instruksi ini disampaikan Bupati Lumajang, menyusul rampungnya pembuatan jalur alternatif truk tambang pasir.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menegaskan, larangan berlaku mulai Senin (8/7/2019) pagi. Armada truk pasir harus melewati jalur alternatif tambang pasir. Simak Selengkapnya.

  1. Terungkap, Alasan DPP Tunjuk Teno sebagai Ketua DPC PDIP
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Eddy Paripurna.

Pasuruan (WartaBromo.com) – Alasan DPP PDIP menunjuk Raharto Teno Prasetyo akhirnya terungkap. ‘Jakarta’ menilai kepengurusan DPC PDIP di bawah duet Pranoto-Luluk Maulidiyah gagal memenuhi ekspektasi partai.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Eddy Paripurna, Senin (8/07/2019) sore. Menurut mantan wakil Bupati Pasuruan ini, parameter yang paling sederhana adalah capaian kursi di parlemen pada pemilu April lalu. Simak Selengkapnya.

  1. Tak Ada yang Lapor Kekayaan, KPK Beri Rapor Merah DPRD Kabupaten Lumajang
Jubir KPK, Febri Diansyah. (Foto: asumsi.co)

Lumajang (wartabromo.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinisi Jawa Timur. Anggota DPRD Kabupaten Lumajang adalah yang terendah dalam urusan kepatuhan pelaporan LHKPN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sampai Kamis (27/6/2019) mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat se-Jawa Timur. Hasilnya, Kabupaten Lumajang mendapatkan rapor merah terkait kepatuhan ini. Simak Selengkapnya.

  1. Lantik 1.801 BPD, Bupati Pasuruan : Jangan Jadi Pemberi Stempel

Pasuruan (wartabromo.com) – Sebanyak 1.801 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pasuruan dilantik. BPD diharapkan tidak hanya menjadi “pemberi stempel di Desa.

Peresmian ribuan anggota BPD tersebut dilaksanakan di Dome Sentra Produk Unggulan, Kecamatan Bangil, Senin (8/7/2019). Simak Selengkapnya.