Pandaan (WartaBromo.com) – Kepala Sekolah SMA Pandaan, Ariyadi Nur Awalukianto angkat bicara terkait protes sejumlah wali murid atas besaran SPP di lembaga yang dipimpinnya. Wali murid yang merasa keberatan, diminta datang ke sekolah untuk meminta keringanan biaya.
Hal itu disampaikan Luki -sapaan Kasek SMA Pandaan- menyusul protes sejumlah wali murid atas besaran SPP bagi siswa baru yang mencapai Rp130 ribu per bulan. Menurut Luki, angka itu tidak saklek. Bergantung kemampuan.
“Yang dikeluhkan itu apanya. Kalau memang itu dirasa berat, kan bisa datang ke sekolah untuk meminta keringanan. Seharusnya kan begitu, bukan menyampaikan keluhan itu ke wartawan,” kata Luki melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan, uang SPP yang diterima itu seluruhnya dipakai untuk keperluan sekolah. Tidak untuk yang lain. Meski begitu, pihaknya tetap membuka ruang bagi mereka yang tidak mampu untuk meminta keringanan.
“Mau minta keringanan berapa, kami beri. Tapi, datang ke sekolah biar jelas,” terangnya.
Seperti diketahui, sejumlah wali murid baru SMA Pandaan mengeluhkan penarikan SPP oleh pihak sekolah. Sebab, meski sempat dinyatakan sebagai sumbangan sukarela, nyatanya, siswa diwajibkan membayar Rp130 per bulan. Padahal, sebelumnya, Pemprov juga telah menyampaikan sekolah SMA di Jatim gratis.
Kebijakan penarikan SPP itu dibuat dengan meminta siswa membuat surat kesediaan sebagai donatur tetap sekolah dengan mencantumkan besaran donasinya. Yakni, Rp130 ribu sesuai petunjuk pihak sekolah.
Soal perintah pembuatan surat tulis tangan itu, Luki beralasan untuk menghindari kemungkinan siswa dari latar belakang keluarga mampu tidak mau membayar.
Baca: Digratiskan Pemprov, Sekolah Ini Masih Tarik Rp130 Ribu Per Bulan
Terpisah, DS salah satu wali murid menyebut alasan Luki perihal surat kesedian siswa jadi donatur tetap sekolah itu tidak masuk akal. “Apa hubungannya surat itu dengan siswa mampu yang tidak mau bayar? Yang terjadi itu justru jadi alat sekolah untuk menekan siswa tidak mampu untuk tetap membayar,” katanya.
Ia pun menyayangkan sikap Kepala Sekolah yang dinilainya terlalu mudah menyikapi protes wali murid. Menurut DS, ada banyak aspek psikologis yang harus diperhatikan dari sekadar meminta wali murid yang keberatan datang ke sekolah.
“Saya atau wali murid yang lain bisa saja datang ke sekolah untuk minta keringanan. Tapi, siapa yang bisa menjamin setelah kami pulang, siswa tidak mendapat perlakuan tidak nyaman dari sekolah? Kan itu masalahnya,” kata DS. Kepala sekolah, lanjut DS, seharusnya menyadari bahwa ada yang salah dari kebijakan itu. (asd/asd)
