Sidoarjo (WartaBromo) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo kembali menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke-empat kalinya. Opini WTP itu diharapkan mampu memacu kesejahteraan warga Bumi Banger tersebut.
WTP dari BPK RI itu, untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2020. Diterima oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Agus Setyono berlangsung di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin, 24 Mei 2021. Pemkot Probolinggo mendapat opini WTP sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.
Agus Setyono mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Probolinggo yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu serta berhasil mempertahankan opini WTP.
“Selamat bagi pemerintah daerah yang selama 4 tahun berturut- turut mampu meraih opini WTP. Semoga ke depan bisa mempertahankannya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersyukur pihaknya mampu mempertahankan Opini WTP di dua tahun kepemimpinannya.
“Bagi pemkot, opini WTP tidak sekadar dimaknai ketiadaan kesalahan penyajian akun-akun dalam laporan keuangan, namun lebih ke arah bahwa belanja pemerintah daerah harus mempunyai nilai manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Opini WTP itu, menurutnya sejalan dengan visi misinya. Yakni membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih berkeadilan, transparan, aman dan berkelanjutan. Sehingga mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Probolinggo.
“Alhamdulillah. Ini semua berkat kerjasama tim work, semua menyajikan yang terbaik dan berkat doa masyarakat Kota Probolinggo. Karena saya ingin betul-betul menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Hadi.
Ketua DPRD Kota Abdul Mujib yang turut hadir dalam acara itu mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Ia menilai fungsi kontrol anggota legislatif juga sangat maksimal dalam hal ini.
“Predikat opini WTP merupakan salah satu indikator kepercayaan bagi kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga bisa berdampak positif bagi kepentingan masyarakat,” sambungnya. (saw/saw)
