TNI Kuat Bukan Berarti TNI Masuk ke Semua Urusan

17
Ilustrasi by Meta AI

Hari Tentara Nasional Indonesia bukan sekadar perayaan tentang kekuatan militer. Ia semestinya menjadi saat untuk mengingat kembali satu prinsip penting dalam negara demokrasi: tentara yang kuat adalah tentara yang tahu batas kewenangannya.

Oleh : Sundari Adi Wardhana

Pada 5 Oktober 2026, peringatan HUT ke-81 TNI kembali dirayakan dengan parade pasukan, pameran alat utama sistem persenjataan, dan berbagai kegiatan bersama masyarakat. Kemegahan itu wajar. Negara memang membutuhkan angkatan bersenjata yang kuat untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan.

Tapi kekuatan militer bukan alasan untuk memperluas kewenangan tanpa batas.

Justru semakin besar kekuatan sebuah institusi, semakin penting pengawasan terhadapnya.

Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak reformasi. Salah satu agenda utamanya adalah menempatkan militer dalam kerangka demokrasi dan supremasi sipil. TNI menjadi alat pertahanan negara, bukan institusi yang mengambil alih seluruh urusan negara.

Prinsip tersebut tidak boleh dianggap sebagai warisan masa lalu yang bisa dinegosiasikan kembali sesuai kebutuhan zaman.

TNI tentu memiliki peran penting di luar operasi perang. Undang-undang memberikan ruang bagi operasi militer selain perang, termasuk membantu penanganan bencana, mengatasi ancaman tertentu, menjaga wilayah perbatasan, dan tugas lain sesuai ketentuan hukum.

Tetapi mandat itu tetap memiliki batas.

Keterlibatan militer dalam urusan sipil harus jelas dasar hukumnya, tujuan operasinya, mekanisme pertanggungjawabannya, serta batas waktunya.

Tanpa batas yang terang, alasan “demi kepentingan nasional” dapat menjadi pintu masuk bagi perluasan peran militer ke wilayah yang semestinya ditangani institusi sipil.

Di sinilah profesionalisme TNI diuji.

Tentara profesional bukan hanya prajurit yang terlatih dan memiliki persenjataan modern. Profesionalisme juga berarti memahami bahwa kekuatan bersenjata harus tunduk kepada hukum dan keputusan politik negara yang demokratis.

TNI tidak perlu menjadi institusi yang mengurus semuanya untuk membuktikan bahwa dirinya penting.

Sebaliknya, TNI justru semakin kuat ketika masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugasnya dan apa yang bukan menjadi tugasnya.

Demokrasi membutuhkan militer yang kuat. Tetapi demokrasi juga membutuhkan militer yang terkendali.

Keduanya tidak bertentangan.
Pengawasan sipil bukan bentuk ketidakpercayaan kepada tentara. Pengawasan justru merupakan mekanisme untuk memastikan kekuasaan bersenjata digunakan sesuai mandat.

Karena itu, peringatan HUT TNI seharusnya tidak hanya menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan tempur. Ia juga perlu menjadi momentum mengevaluasi hubungan militer dan sipil.

Apakah setiap pelibatan TNI di ruang sipil memiliki dasar hukum yang jelas?

Apakah kewenangannya terukur?
Siapa yang mengawasi?

Dan kepada siapa TNI mempertanggungjawabkan tindakan tersebut?

Pertanyaan semacam itu bukan upaya melemahkan TNI.

Sebaliknya, itulah cara menjaga TNI tetap dipercaya.

Indonesia membutuhkan tentara yang kuat untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Namun Indonesia juga membutuhkan institusi sipil yang kuat untuk menjalankan fungsi pemerintahan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan pengelolaan negara.

Jika semua persoalan diselesaikan dengan melibatkan militer, yang melemah bukan hanya institusi sipil. Dalam jangka panjang, profesionalisme militer pun dapat ikut tergerus.

Tentara seharusnya tidak dipaksa menjadi polisi, birokrat, penegak hukum, atau pengelola seluruh persoalan sosial.

Setiap institusi memiliki kompetensi dan mandat masing-masing.

Karena itu, pada usia 81 tahun, ukuran keberhasilan TNI tidak seharusnya hanya dilihat dari jumlah pasukan dan kecanggihan alutsista.

Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menjaga negara sekaligus menjaga batas.

TNI harus kuat untuk mempertahankan Indonesia.

Tetapi justru karena kuat, TNI harus semakin disiplin untuk tidak menggunakan kekuatannya di luar mandat.

Itulah salah satu ciri tentara profesional dalam negara demokrasi.

Website with WhatsApp Message
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda. Klik disini.