Jakarta (WartaBromo.com) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi itu dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie membenarkannya.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi, Rabu.
Ia juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan ketika Gibran bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Kabar serupa disampaikan sumber yang dekat dengan Gibran. Sumber tersebut menyebut surat telah diberikan kepada Presiden pada Rabu sore, setelah Prabowo tiba di Halim seusai melakukan kunjungan kerja ke Aceh.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan, Gibran, maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengenai penyerahan surat tersebut.
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal untuk memproses pemakzulan Gibran.
Usulan itu melibatkan anggota dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Sejumlah fraksi menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Perdebatan tersebut mengemuka setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Rapat paripurna DPR dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Salah satu agenda yang dijadwalkan adalah pengumuman penggunaan hak anggota DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya mengingatkan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak bisa dilakukan secara langsung. Prosesnya harus mengikuti ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Hingga Rabu malam, kepastian mengenai status pengunduran diri tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
