Menurut Dewanthi, ketentuan tersebut dibuat untuk menekan senyawa kimia berbahaya terlepas akibat dari suhu pembakaran yang tak maksimal. Hal itu pula yang mengharuskan tingkat efisiensi pembakaran minimal 99, 9 persen.
Limbah medis yang di dalamnya terdapat bahan-bahan mengandung chloro fluor carbon (CFC) adalah termasuk di dalamnya.
“Kalau cerobongnya warna hitam begitu, tidak memenuhi persyaratan. Dari segi proses tidak memenuhi persyaratan (pengelolaan limbah B3 yang benar),” ujarnya. Karena itu, Dewanthi pun merasa kesimpulan KLHK atas audit PT PRIA yang dirilis pada 2018 silam menjadi hal yang aneh.
“Kami tidak tahu bagaimana proses audit itu dulu berjalan. Tetapi, kalau kita menyampaikan bahwa itu tidak akan menimbulkan dampak, tidak mungkin dengan kondisi eksisting yang seperti itu. Proses pembakaran yang seperti itu, lalu ada timbunan material B3, pasti akan ada dampaknya meski dalam jangka panjang,” tegas Dewanthi.
Belum lagi soal keberadaan timbunan di sekitar area pabrik dan rumah-rumah warga. Menurut Dewanthi, tidak menutup kemungkinan material tersebut memberi kontribusi terjadinya pencemaran, meski dalam skala yang tidak begitu massif.
Hanya saja, hasil audit itu yang kesimpulannya bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan membuat masyarakat dan otoritas terkait sulit bergerak. Audit kontroversial itu seolah menjadi baju pelindung PT PRIA meski secara nyata, terdapat sejumlah ketidaktaatan dilakukan perusahaan ini.
Dewanthi pun mengatakan, selain furan dan dioksin, beberapa senyawa yang dimungkinkan terlepas ke udara akibat pembakaran yang tak sempurna itu diantara NOx dan SOx, serta hujan asam yang pada akhirnya akan mengganggu pernapasan.
Penjelasan Dewanthi itu pun sejalan dengan data warga yang berobat ke klinik kesehatan PT PRIA pada Juli hingga Desember 2019 lalu. Dari 743 pasien, 25 persen diantaranya didiagnosa mengalami gangguan pernapasan. Sisanya, mengeluhkan gatal-gatal di kulit. Dokter klinik PT. PRIA, Awan Budianto menyebut, gatal yang dialami warga merupakan scabies yang diakibatkan oleh kutu. Akan tetapi, pernyataan itu dibantah oleh Dewanthi. Menurutnya, scabies bukan menjadi satu-satunya penyebab sakit kulit. Sebaliknya, bukan tidak mungkin sakit yang diderita warga merupakan akibat dari paparan senyawa yang banyak beredar di lingkungan sekitar.
“Bisa saja itu karena arsenik atau senyawa berbahaya lain akibat timbunan,” kata Dewanthi. Untuk mengujinya, ada satu tahapan yang mungkin bisa dilakukan. Yakni, menguji kandungan logam dalam darah warga. Pengujian ini dinilai Dewanthi lebih akurat ketimbang proses pengujian lain.
“Sakit kulit itu seringkali dibilang karena sanitasinya jelek. Padahal belum tentu. Sakit kulit, itu biasanya juga karena kandungan arseniknya besar. Sebetulnya kalau lihat kulitnya, bisa saja dari arsenik. Maka, kalau dokter bilang dari scabies, ya itu harus dibuktikan,” ujar Dewanthi.
Untuk mengonfirmasi hal itu, Mongobay dan WartaBromo., sempat mendatangi Puskesmas Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ditemui di ruangannya, Dadang Hendryanto, 48, kepala Puskesmas setempat tidak banyak memberikan komentar terkait banyaknya warga Lakardowo yang sakit dalam kurun relatif singkat itu.
“Itu lagu lama, bukan sesuatu yang baru. Dulu memang ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Hanya satu dua saja yang sakit gatal-gatal. Dan itu sudah biasa. Disini ini setiap musim kemarau begitu karena kan banyak debu,” kata Dadang saat ditemui Kamis, 30 Juli 2020 lalu.
Namun, saat disodori angka jumlah warga yang sakit mencapai 743 orang dalam kurun satu semester, Dadang pun terdiam. Terlebih, ketika disinggung kemungkinan penyakit itu disebabkan aktivitas pengolahan limbah B3 oleh PT. PRIA.
Meski begitu, Dadang sepakat bila kehadiran PT PRIA tetap memberikan dampak pada lingkungan sekitar. “Kalau soal timbunan limbah di rumah warga, saya tidak tahu karena masih baru disini,” jelasnya.
