Lebih dari setengah abad konflik antara warga 10 desa di wilayah timur Kabupaten Pasuruan terlibat konflik dengan TNI AL akibat sengketa lahan. Sampai kini, belum ada solusi pasti.
Laporan: Miftahul Ulum
LAMA tak terdengar kabarnya, sebuah upaya digagas untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan antara TNI AL dan warga 10 desa di dua kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Keduanya adalah Nguling dan Lekok.
Senin (28/6/2021) lalu, dengan difasilitasi Pemkab Pasuruan, para pihak menggelar pertemuan guna mencari solusi terkait sengketa lahan yang belangsung berkepanjangan itu. Apalagi, dalam perjalanannya, tak jarang berbuntut kontak fisik.
Ketegangan di sekitar lokasi pun kerap naik turun dipicu sejumlah insiden. Seperti saat digelarnya latihan perang hingga nyasarnya peluru ke area permukiman yang bahkan sempat mengenai warga.
“Pertemuan ini memang kami maksudkan untuk mencari penyelesaian atas sengketa lahan sampai sekarang masih berlangsung,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman.
Pertemuan yang dimulai sekira pukul 10. 00., itu memang digelar secara daring. Perwakilan warga dan DPRD di gedung dewan. Sementara Pemkab dan TNI AL di pendopo kabupaten.
Sekadar diketahui, sengeketa lahan ini dipicu saling klaim kepemilikan lahan antara warga 10 desa di Kecamatan Lekok (9 desa) dan Nguling (1 desa) dengan TNI AL. Total luas lahan yang disengketakan mencapai sekitar 3.676 hektare.
Dalam pertemuan itu, warga mempersoalkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan No 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Di dalam pasal 55 menyebutkan, wilayah Kecamatan Lekok sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
Lasminto, ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) mengatakan, TNI AL hanya berpijak pada putusan Pengadilan Negeri Bangil tahun 2006 yang menolak gugatan kepemilikan lahan 252 warga Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok.
“Putusan pengadilan itu hanya berlaku untuk 252 kepala keluarga di Desa Alastlogo. Tetapi berbagai larangan diberlakukan TNI AL yang mengklaim menguasai lahan di 10 desa,” ungkap Lasminto saat rapat dengar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (28/6/2021).
Menurut Lasminto, ekalasi ketegangan kerap meningkat lantaran adanya larangan membangun infrastruktur jalan, gedung hingga aliran listrik.
Selain itu, konflik ini juga dipicu kerap terjadinya peluru nyasar ke warga. Sebab, wilayah yang dijadikan latihan perang berdekatan dengan pemukiman warga.
“Kami minta dilakukan kajian ulang penetapan Kecamatan Lekok sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan itu juga harus disertai batas yang jelas,” kata Lasminto.
Dalam agenda rapat dengar tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono menyebut jika sengketa lahan ini telah sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Joko menilai sengketa lahan ini sebagai anomali yang kontradiktif.
Padahal, dengan eksisnya desa-desa yang secara administratif berada di bawah naungan Pemkab Pasuruan, seharusnya bisa menjadi pelayan masyarakat. Namun, masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan infrastruktur.
“Anggaran APBN dan APBD yang ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak bisa dilakukan di kawasan konflik. Masyarakat tidak bisa merasakan kemerdekaan yang seutuhnya,” ungkap Joko.
Joko berharap, para pihak yang bersengketa agar menahan diri selama sengketa belum selesai. Joko berharapa agar TNI AL tidak melakukan latihan perang yang membahayakan warga sekitar.
“Kami akan mengawal perjuangan masyarakat dengan melakukan revisi Perda yang menetapkan Lekok sebagai kawasan Hankam,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Syaiful Wijaya menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama DPRD dan pihak-pihak yang bersengketa tengah merumuskan solusi atas masalah yang menyangkut hajat hidup sekitar 67 ribu warga di 10 desa tersebut.
“DPRD dengan Pemkab diharapkan duduk bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Kedua, pihak TNI AL juga kooperatif dalam membahas persoalan ini karena bagaimana pun juga kawasan di sana ada warga masyarakat, ada struktur pemerintahan desa yang secara aturan dilindungi undang-undang,” beber Anang, ditemui usai rapat dengar dengan DPRD setempat.
Anang menjelaskan, sampai saat ini, Dana Desa masih mengalir ke pemerintahan desa yang berada di lahan sengketa. Sekaligus, Pemkab juga masih mengucurkan APBD ke Pemdes.
