Pasuruan (WartaBromo.com) – Puluhan kiai sepuh, pengasuh pondok pesantren, dan ulama menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Pasuruan pada Minggu (8/11/2026) untuk membahas kondisi kebangsaan dan dinamika yang terjadi dikalangan elit pemerintahan serta dampaknya terhadap masyarakat dibawah.
Salah satu yang menjadi pembahasan penting dalam perhimpunan kiai sepuh itu ialah menyikapi adanya tindakan melawan hukum terhadap penyadapan sejulah pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan bertajuk Seruan Kiai Sepuh: Meneguhkan Wibawa Negara, Menegakkan Keadilan, Menjaga Persatuan tersebut, para kiai menilai dugaan penyadapan itu merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara hati-hati, transparan, dan melalui mekanisme hukum.
Mereka mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik politik maupun sekadar menjadi persoalan internal pemerintahan. Sebaliknya, dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat negara di luar ketentuan hukum harus diusut secara menyeluruh.
Para kiai menegaskan, kekuasaan dan jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan instrumen untuk melayani kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Para kiai menyakini, apabila kewenangan dan perangkat negara disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari amanahnya, kerusakan yang ditimbulkan dapat menjangkau kehidupan bangsa secara luas.
Salah satu perwakilan, KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan, perkumpulan kiai sepuh ini memang untuk menyikapi persoalan dan dinamika negara yang sedang ramai, khususnya adanya penyadapan terhap Presiden. Ia menilai perlunya segera dilakukan penyelesaian secara tuntas agar persoalan tidak berlarut dan merembet pada persoalan yang lebih luas.
“Yang kita ketahui setelah pasca terungkapnya penyadapan kemarin dan kemudian ada beberapa jenderal yang ditangkap, para kiai sepuh merasa ada sesuatu yang harus segera disikapi, harus segera diambil tindakan ketegasan oleh negara,” ujarnya.
Menurutnya, para kiai sepuh bersepakat agar persoalan itu bisa diusut tuntas dan pengekan hukum harus ditegakan tanpa memandang setatus jabatan tertentu.
Para kiai juga menilai, persoalan yang terjadi juga telah mencoeng kewibawaan sebuah negeri dan isntitusi, sehingga para ulama berharap, tindakan tegas, penegakan hukum tanpa pandang bulu bisa memulihkan martabat dan kewibawaan negara.
“Kami mendorong atau mengharap dengan hormat kepada Presiden untuk segera bertindak tegas memulihkan kewibawaan negara, memperkokoh soliditas pemerintahan, serta memastikan loyalitas, integritas, kompetensi dan dedikasi seluruh pemegang kewenangan strategis,” tegasnya.
Dari hasil perhimpunan ulam tersebut, terdapat lima seruan yang disampaikan sebagai bentuk sikap kepedulian terhadap kondisi bangsa saat ini.
Pertama, menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat negara secara melawan hukum.
Kedua, mendorong Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja sesuai konstitusi dan kepentingan bangsa.
Para kiai juga menekankan pentingnya integritas, loyalitas terhadap negara, serta kemampuan pejabat dalam menjalankan tugas. Pembenahan jajaran pemerintahan dinilai perlu dilakukan secara saksama agar tidak ada ruang bagi kepentingan tersembunyi yang berpotensi merugikan negara.
Namun, seruan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada ketegasan Presiden. Para kiai juga memberikan perhatian terhadap pentingnya proses penegakan hukum yang independen dan tidak diskriminatif.
Ketiga, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut secara terbuka, profesional, dan berkeadilan.
Pengusutan, menurut mereka, harus menjangkau seluruh pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, hingga memperoleh manfaat dari tindakan yang diduga melawan hukum tersebut, sepanjang dapat dibuktikan melalui proses hukum.
Keempat, meneguhkan Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keselamatan Negara
Kami menegaskan pentingnya seluruh komponen bangsa untuk menghormati, menjaga, dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi
Mereka juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan alat kepentingan politik. Setiap pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak-hak yang dijamin hukum.
Para kiai menutup pernyataan dengan mengajak masyarakat memperbanyak doa dan istighatsah agar Indonesia dijauhkan dari perpecahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan bangsa.
Para kiai yang hadir di lokasi diantaranya KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Ubaidillah Shodaqoh, KH. Agoes Ali Masyhuri, KH. Idris Hamid serta sejumlah kiai lainnya. Sedangkan dari undangan yang sudah disebar terdapat nama kiai lainnya, seperti KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Siradj, KH. Asep Saifuddin Chalim dan KH. Anwar Mansur. (Fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
