Surabaya (WartaBromo.com) – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya memunculkan desakan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (PW GP Ansor Jatim) meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.
Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril, yang akrab disapa Safril, menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius. Jika terbukti, tindakan itu tidak sekadar menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, dan demokrasi konstitusional.
“Ini bukan perkara biasa. Jika terbukti, persoalan ini menyangkut keamanan negara dan fondasi demokrasi konstitusional,” kata Safril, Senin (9/11/2026).
Ia meminta aparat menelusuri seluruh mata rantai dugaan keterlibatan. Pemeriksaan, menurut dia, perlu menjangkau pihak yang diduga memberikan perintah, menyediakan pendanaan, memfasilitasi, hingga membangun jaringan.
Dia juga meminta penyelidikan dilakukan secara objektif apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum di lingkungan kepolisian maupun pihak di luar institusi tersebut.
Safril secara khusus menyinggung perlunya penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan jejaring mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia menegaskan pemeriksaan harus berlandaskan bukti dan indikasi hukum, bukan asumsi atau kedekatan personal.
“Siapa pun yang memiliki indikasi keterlibatan harus diperiksa. Jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi pelindung dari proses hukum,” ujarnya.
Safril juga mendorong aparat mendalami kemungkinan adanya keterkaitan dugaan penyadapan dengan persoalan yang lebih luas. Dia meminta penyidik menguji kemungkinan adanya persekongkolan, sabotase terhadap institusi negara, atau upaya menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.
Menurut dia, seluruh kemungkinan tersebut harus diuji melalui penyelidikan yang profesional agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, seluruh pihak yang terlibat, termasuk yang membantu dan memfasilitasi, harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Dia turut meminta Presiden memastikan lingkungan pemerintahan diisi orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan bangsa. Pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara, menurut dia, tidak seharusnya tetap mendapatkan akses terhadap pusat pengambilan kebijakan.
Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura itu, mengingatkan bahwa institusi negara bukan milik individu atau kelompok tertentu. Kepolisian dan perangkat negara lainnya dibentuk untuk melindungi masyarakat serta menjalankan amanat konstitusi.
Karena itu, penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun harus ditindak. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara, menurut Safril, hanya dapat dijaga melalui integritas, profesionalisme, dan penegakan hukum yang adil.
Lebih lanjut, Safril menegaskan komitmen GP Ansor Jawa Timur untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi konstitusional, dan supremasi hukum.
Dia meminta penanganan dugaan penyadapan dilakukan secara transparan, independen, dan tanpa tebang pilih. Proses hukum harus menjangkau semua pihak yang terbukti terlibat, tanpa mempertimbangkan jabatan, seragam, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
“Kedaulatan negara tidak boleh disandera kepentingan jaringan kekuasaan. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun,” tuturnya.
Safril menilai ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang di dalam institusi yang seharusnya menjaga negara juga perlu menjadi perhatian.
“Negara harus berani membersihkan rumahnya sendiri. Ancaman paling berbahaya bisa tumbuh dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara,” pungkasnya. (fat/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
