Probolinggo (WartaBromo.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo kembali memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemiluan. Kerja sama tersebut diarahkan pada penyebaran informasi pengawasan pemilu sekaligus edukasi publik menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2027.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama lanjutan di Kantor Bawaslu Kota Probolinggo, Rabu (11/11/2026).
Ketua PWI Probolinggo Raya, Babul Arifandi, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan yang sebelumnya telah berjalan. Melalui kolaborasi ini, wartawan diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Menurut Babul, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai tugas, kewenangan, dan fungsi pengawasan Bawaslu. Pemberitaan juga menjadi sarana untuk mengenalkan berbagai ketentuan pemilu agar lebih mudah dipahami masyarakat.
“Pers dapat menjadi jembatan informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Karena itu, edukasi kepemiluan perlu disampaikan secara luas dan berkelanjutan,” kata Babul.
Ia menjelaskan, dukungan PWI tidak sebatas memberitakan kegiatan Bawaslu. Media juga diharapkan mampu menyajikan informasi mengenai tahapan pemilu, mekanisme pengawasan, serta hal-hal yang perlu diketahui masyarakat ketika proses demokrasi berlangsung.
Babul menilai penyebaran informasi tidak cukup dilakukan sesaat menjelang pemungutan suara. Pemahaman masyarakat perlu dibangun sejak masa non-tahapan agar mereka memiliki bekal pengetahuan sebelum memasuki proses pemilu.
Ia juga berharap jaringan wartawan yang menjangkau tingkat kecamatan hingga kelurahan dapat membantu memperluas distribusi informasi.
“Semakin luas jangkauan edukasi, semakin banyak masyarakat yang bisa memahami proses dan pengawasan pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga menjelaskan, perpanjangan kerja sama dilakukan karena masa berlaku perjanjian sebelumnya telah berakhir.
Menurut Johan, keterlibatan media dibutuhkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh informasi kepemiluan secara memadai. Melalui pemberitaan, informasi mengenai pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat menjangkau publik lebih luas.
Ia menyebut periode non-tahapan seperti sekarang juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, termasuk memeriksa kembali data dan berbagai catatan pengawasan.
“Kami mengapresiasi kesediaan PWI melanjutkan kemitraan ini. Masa non-tahapan menjadi ruang untuk evaluasi sekaligus mempersiapkan pengawasan berikutnya,” kata Johan.
Johan menambahkan, Bawaslu Kota Probolinggo juga membuka peluang memperluas kemitraan dengan organisasi maupun komunitas jurnalis lainnya. Langkah tersebut diharapkan membuat penyebaran informasi pengawasan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Terkait agenda kepemiluan berikutnya, Johan memperkirakan tahapan Pemilu 2029 akan mulai berjalan sekitar Juni 2027. Perkiraan itu mengacu pada rentang waktu sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Dengan perpanjangan kerja sama tersebut, PWI dan Bawaslu berharap edukasi mengenai pemilu tidak hanya ramai ketika tahapan berlangsung. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan dalam proses demokrasi. (fat/saw)





















