Kraton (wartabromo.com) – Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) secara khusus mengundang sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rayat asal Pasuruan yang kini duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Propinsi dan DPR RI untuk dipertemukan dalam satu forum di Kantor Pusat IASS, Kraton Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/3/2017).
Tak hanya itu, IASS juga menghadirkan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf serta sejumlah akademisi guna membahas dan mencari solusi bencana banjir di Kabupaten Pasuruan yang selama beberapa bulan terakhir mendera.
Beberapa anggota dewan yang hadir diantaranya Misbakhun, anggota DPR RI dari Komisi II, kemudian Hasan Aminudin, anggota DPR RI dari Komisi VIII, Evi Zaenal Abidin, anggota DPR RI dari Komisi XI, Anwar Sadad, anggota DPRD Jatim dari Komisi C, Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.
Pertemuan yang dikemas dalam sarasehan Upaya Penanganan dan Pencegahan Banjir di Kabupaten Pasuruan berlangsung sangat menarik.
Hasan Aminudin, anggota DPR RI dari Probolinggo menyatakan bahwa penanganan banjir tidak melulu pada pembagian nasi bungkus atau evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, melainkan harus mendapat dukungan politis.
“Kebijakan seorang kepala daerah juga harus dikoordinasikan dengan semua pihak, salah satunya DPR RI yang bisa meneriakkan Pasuruan di kancah nasional, salah satunya tentang banjir,” terangnya.
Sementara itu, Misbakhun justru berpendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada gunanya menyalahkan segala sesuatunya pada seorang Bupati atau Walikota, melainkan harus mendukung dan memberikan alternatif bantuan untuk penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan.
“Saya lihat sudah banyak yang dilakukan oleh Bupati Pasuruan dalam menangani banjir. Hanya saja, kami ingin lebih banyak mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh Pemkab Pasuruan untuk nantinya bisa kami teriakkan ke semua kementerian, ” tandasnya.
Perdebatan yang panjang dengan disaksikan forum pun akhirnya mendapatkan tanggapan dari Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. Menurutnya, Pemerintah daerah telah berupaya secara serius untuk melakukan penanganan permasalahan banjir di Kabupaten Pasuruan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 Milyar untuk menormalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan pusat, yakni sungai yang berada di DAS (daerah aliran sungai) Wranti, Kedunglarangan dan Bangil Tak. Proses pengerjaannya telah dimulai pada bulan pebruari ini, ” terangnya.
Meski sempat dipenuhi perdebatan dan adu pendapat namun sarasehan berjalan dengan tertib dan lancar. (mil/yog)
