Kades Probolinggo Ogah Bayari Tunggakan PBB

2995

Keluh kesah para kades itu, dituangkan dalam RDP Apdesi dengan dewan dan Pemkab Probolinggo pada Rabu, 9 September 2021. Apdesi meminta eksekutif dan legislatif merevisi aturan itu. Juga aturan-aturan yang berpotensi menimbulkan polemik di desa.

“Nanti dalam pembahasan draf perubahan Perbup, akan kami undang pihak-pihak yang berkepentingan. Usulan dari Apdesi kita tampung dan kita bahas bersama dengan dewan nantinya,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto. (cho/saw)