Oleh: Moh. Dofir
Kabupaten Pasuruan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur (Jatim) . Ratusan hingga ribuan industri berdiri dan terus berkembang, investasi mengalir, serta ribuan tenaga kerja terserap setiap tahunnya.
Di atas kertas, kondisi tersebut seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, data ketenagakerjaan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 justru memperlihatkan ironi yang tidak bisa diabaikan. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat tidak menjadi jaminan mendapatkan tiket pekerjaan.
Data BPS menunjukkan, pengangguran terbesar di Kabupaten Pasuruan berasal dari lulusan SMA sederajat dengan jumlah mencapai 20.138 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah yang tercatat sebanyak 13.494 orang. Sementara itu, pengangguran dari kalangan perguruan tinggi hanya berjumlah 3.553 orang.
Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks. Selama ini pendidikan diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan pekerjaan. Orang tua bekerja keras agar anak-anak mereka dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun kenyataannya, justru lulusan SMA/SMK yang paling banyak mengisi daftar pencari kerja alias menganggur.
Ada kemungkinan bahwa persoalan utama terletak pada belum terbangunnya hubungan yang kuat antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Digitalisasi, otomatisasi, serta penggunaan mesin modern telah mengubah kebutuhan tenaga kerja.
Banyak lulusan SMA yang memiliki ijazah, tetapi tidak memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja. Mereka berada dalam posisi yang serba sulit. Tidak cukup kompetitif untuk memasuki sektor industri modern, tetapi juga enggan masuk ke sektor informal dengan upah rendah.
Di sisi lain, data BPS juga menunjukkan fakta yang tak kalah menarik. Sebanyak 507.191 pekerja di Kabupaten Pasuruan merupakan lulusan SD ke bawah. Artinya, lebih dari separuh tenaga kerja aktif di daerah ini masih didominasi kelompok berpendidikan rendah.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa roda ekonomi Pasuruan sesungguhnya masih ditopang oleh sektor padat karya dan pekerjaan berproduktivitas rendah. Memang, kondisi ini patut diapresiasi karena mampu menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu warga. Namun pada saat yang sama, hal itu juga menjadi lampu kuning bagi masa depan ekonomi daerah.
Ketergantungan pada tenaga kerja tidak terampil sulit membawa Pasuruan naik kelas menjadi daerah industri berdaya saing tinggi. Sebab, industri modern membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, literasi digital, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik.
Menariknya, data BPS juga memberikan secercah optimisme. Lulusan diploma dan sarjana memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi, yakni 84,59 persen, dengan jumlah pengangguran yang relatif kecil. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan tinggi masih memiliki nilai tawar yang kuat di pasar kerja.
Data ini mungkin bisa menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk mulai mengupayakan peningkatan pendidikan masyarakat dari pendidikan menengah menjadi pendidikan tinggi.
Persoalan pengangguran sudah seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Kebanggaan terhadap besarnya investasi yang masuk tidak akan berarti banyak apabila tenaga kerja lokal tidak mampu mengisi kebutuhan industri tersebut. Pemerintah daerah tidak cukup membuka tangan terhadap masuknya investasi, tetapi juga perlu mengulurkan tangan untuk menarik masyarakat menjadi bagian yang merasakan dampaknya investasi.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
