Bangil (WartaBromo.com) – Tingginya jumlah kunjungan warga ke Pasar Wisata Cheng Hoo, Kabupaten Pasuruan, belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sepanjang 2025, destinasi wisata tersebut dikunjungi sekitar 500 ribu wisatawan, tetapi hanya menyumbang PAD sebesar Rp 35 juta per tahun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo mendorong revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru melalui skema pinjaman daerah.
Dalam penjelasannya, Rusdi menilai kedua destinasi tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, potensi itu dinilai belum mampu menghasilkan pendapatan daerah secara optimal.
“Seperti Pasar Cengho kita yang tiap tahun disinggahi kurang lebih 500.000 wisatawan dari berbagai daerah, itu data pada tahun 2025, tapi pada kenyataannya hanya menyumbang PAD 35 juta per tahun,” ujar Rusdi saat menyampaikan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi pada Rabu (4/11/2026).
Angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya arus kunjungan belum otomatis menghasilkan penerimaan daerah yang sepadan. Dengan jumlah kunjungan sekitar 500 ribu orang, kontribusi PAD Pasar Wisata Cheng Hoo secara kasar hanya setara Rp 70 per kunjungan.
Karena itu, revitalisasi diharapkan tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik kawasan wisata, tetapi juga meningkatkan daya tarik, aktivitas ekonomi, serta kemampuan destinasi menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Persoalan serupa juga terjadi di Pemandian Alam Banyu Biru. Rusdi menyebut, realisasi pendapatan destinasi wisata tersebut pada 2025 hanya mencapai Rp 745 juta.
Padahal, pada 2014, ketika dirinya masih menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, pendapatan Banyu Biru tercatat sekitar Rp 500 juta per tahun.
Artinya, dalam kurun waktu 12 tahun, pendapatan destinasi wisata tersebut hanya meningkat Rp 245 juta.
“Itupun belum dipotong anggaran perawatan yang bersumber dari APBD,” jelasnya.
Menurut Rusdi, Banyu Biru memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat wisata air sekaligus pusat oleh-oleh produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah timur.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
Meski demikian, rencana revitalisasi melalui pinjaman daerah juga menuntut perhitungan yang terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan besaran investasi, proyeksi peningkatan pendapatan, biaya operasional dan pemeliharaan, hingga kemampuan pengembalian pinjaman.
Sebab, peningkatan jumlah pengunjung tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan daerah. Tanpa skema pengelolaan dan target penerimaan yang jelas, revitalisasi berisiko hanya menghasilkan perubahan fisik tanpa peningkatan PAD yang signifikan. (Fir)





















