Sidoarjo (wartabromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Prestasi tersebut terbilang istimewa, sebab ini adalah kali kelima secara berturut-turut, Pemkab Probolinggo meraih opini WTP sejak LKPD tahun 2013.
Hasil penilaian itu diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, SH, M.Hum dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H. Musayyib Nahrawi dari (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (25/5/2018).
Pj. Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo mengungkapkan rasa syukur dan kekagumannya, terhadap kinerja dan soliditas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Probolinggo. Ia berharap semua pihak meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeriksaannya sehingga meraih WTP dari BPK untuk yang keenam kalinya nantinya.
“Alhamdulillah, inilah soliditas yang membuahkan kinerja terbaik. Apa yang telah tertuang dalam RPJMD, kita semua diberikan izin oleh Allah SWT untuk mewujudkannya,” ungkapnya didampingi Sekda Soeparwiyono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD H. Musyayyib Nahrawi mengungkapkan, WTP berturut-turut ini menggambarkan kinerja legislatif dan ekskutif telah amanah dan profesional. Utama saat periode kepemimpinan duet Hj. P. Tantriana Sari – HA. Timbul Prihanjoko (HATI) yang memimpin Kabupaten Probolinggo pada periode 2013-2018.
Menurutnya, dalam kepemimpinan HATI itulah, organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. “Ini merupakan sebuah bukti nyata dari pasangan HATI. Pada tahun pertama memimpin sudah menghadirkan WTP dan berlangsung selama lima kali bertutur-turut. Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” kata Musayyib.
Menurut data yang dirilis Dinas Kominfo, dalam dokumen RPJMD tahun 2013 – 2018, disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Tujuan ini dijabarkan menjadi sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik dengan tiga indikator kinerja. Pertama, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, kedua, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan ketiga nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Diharapkan hasil pemeriksaan BPK ini, dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah. (saw/saw)
