Pasuruan (wartabromo.com) – Problem air bersih dan sanitasi di wilayah Kabupaten Pasuruan terbilang masih buruk, termasuk skala rendah pada kualifikasi tangga sanitasi. Pasalnya belum ada perencanaan secara menyeluruh, terutama pada pengelolaan sanitasi maupun pengolahan air limbah terpadu.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Dhina Mustikaningrum, Monev Specialist IWINS-USAID, di sela temu sekolah lapangan air bersih dan sanitasi, di alun-alun Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu lalu.
“Pasuruan, skala di tangga sanitasi antara sedang dan parah. Belum ada perencanaan dari pemerintah (Kabupaten Pasuruan) hingga skup yang lebih luas,’ ujar Dhina.
Perencanaan itu dikatakan berupa perhatian terhadap keberadaan limbah rumah tangga maupun limbah domestik, yang seharusnya pengelolaan dilakukan secara lebih serius.
Pemerintah memiliki peran dalam menjaga kesehatan warganya diantaranya dengan membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Hal tersebut dibutuhkan sebagai sarana mengolah limbah cair (limbah WC, air cuci/kamar mandi).
IPAL bisa dibangun secara mandiri (keluarga). Namun, membangun IPAL untuk bersama-sama (komunal) lebih disarankan, diupayakan oleh pemerintah sebagai satu cara menjaga kesehatan lingkungan.
“Bisa seratus KK, satu Ipal komunal. Tapi tergantung kondisi, seperti topografi dan lainnya,” imbuh Dhina.
Selain belum terdapat sistem pengolahan limbah domestik, selama berkonsentrasi di penguatan sanitasi, pihaknya kerap menemukan kesadaran warga yang rendah terkait limbah domestik.
Digambarkan pada warga di Dusun Sumberpitu, Kecamatan Tutur, dengan menggunakan sarana pembuangan limbah yang umum disebut WC helikopter. Warga tidak langsung membuangnya ke sungai, karena juga berbentuk ‘jumblengan’, limbah langsung lepas ke tanah.
“Itu sangat berbahaya. Bisa terkena diare atau penyakit lain,” kata Dhina.
Diungkapkan, ia sempat kewalahan, meskipun telah memberikan pemahaman dan penyadaran, adanya akibat buruk terhadap kesehatan, namun tetap saja warga menggunakan sarana sederhana itu.
Hal lain yang menjadi petaka adalah adanya disorientasi para pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan.
“Kadang-kadang laporannya itu lho. Misalkan disini sudah ada sarana sanitasi, padahal pada tangga sanitasi sebenarnya belum layak, karena pembuangannya masih masuk ke kali. Tapi itu sudah dilaporkan misalkan sudah tidak ber-BAB sembarangan. Itu kan sama saja,” sesal Dhina.
Sanitasi dan air bersih merupakan problem dasar yang harus mendapatkan perhatian bersama. Ditegaskan oleh Dhina, pembuangan limbah domestik sebelumnya harus diolah sebelum benar-benar terbuang baik meresap ke tanah maupun ke sungai. Sehingga dipastikan, selain lingkungan lestari, tidak tercemar, kesehatan masyarakat pun dapat secara langsung terjaga. (ono/ono)
