Probolinggo (wartabromo.com) – Merasa dirugikan dalam pembebasan lahan, warga Desa Muneng Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, wadul anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Jumat (10/11/2017). Selain kurangnya sosialisasi, warga terdampak tol Paspro ini merasa harga pembayaran tanah sangat murah dan tidak sesuai harga pasaran.
Didampingi anggota DPR RI Dapil Pasuruan-Probolinggo, Abdul Malik Haramaian, sedikitnya 30 warga menuju kantor DPRD. Mereka datang untuk mengadukan proses pembebasan lahan jalur tol Paspro, yang dianggap merugikan.
Di ruang kerja Ketua DPRD, warga ditemui oleh Wakil Ketua DPRD M. Yasin, Ketua Komisi A Sugito, Ketua Komisi C Andi Suryanto, Ketua Komisi D Lukman Hakim dan anggota komisi lainnya.
Ada tiga keberatan warga terkait proyek tol Papsro yang disampaikan ke dewan. Pertama, pembangunan tol trans Jawa itu tanpa sosialisasi kepada warga terdampak. Keluhan kedua, pihak tol hanya membeli sebagian lahan dan bangunan saja. Sehingga lahan yang tersisa tidak bisa dimanfaatkan kembali. Terakhir adalah karena biaya ganti rugi sebesar Rp 650 ribu per meter persegi dianggap sangat murah.
Seperti dituturkan Abdul Wahid, pemilik tanah di depan KUA Sumberasih yang terkena dampak pembangunan tol. Ia mengaku lahannya merupakan tempat usaha dan tempat tinggal. Namun dibeli Waskita hanya bangunan bagian depan saja, sedangkan bangunan belakang tidak turut dibeli. Akibatnya, sisa bangunan miliknya tak memiliki akses jalan.
“Harga tanah saya dihargai Rp 650 ribu permeter persegi, padahal yang lain Rp 1 juta. Dari tanah seluas 280 meter yang saya miliki, yang dibeli hanya 61 meter persegi. Harganya Rp 197 juta. Masalahnya, tanah dan bangunan itu saya jadikan agunan kredit di bank sebanyak Rp 750 juta,” jelasnya.
Wahid mengaku tak pernah diajak bicara, tapi langsung diputuskan harga dan diberikan uangnya. “Saya rugi. Kami diberikan waktu permohonan pengajuan ulang, ternyata gak disurvei sampai sekarang. Saya merasa ditipu Waskita,” katanya.
Hal yang sama juga dilontarkan oleh Joni, mengaku tanahnya kurang pas dihargai Waskita. “Tanah saya di pinggir jalan desa. Tanah saya harga pasaran Rp 500 juta, tapi dihargai di bawah itu. Kami mendukung proyek tol tapi harganya mohon yang sesuai. Dari awal kami tak pernah diajak bicara terkait pelepasan tanah,” katanya.
Terkait itu, Pimpinan dan komisi DPRD Kabupaten Probolinggo yang menemui warga Desa Muneng Leres, Kecamatan Sumberasih, akan merespon keluhan warga itu secepatnya.
“Kami segera memanggil pihak waskita agar informasi ini tidak sepihak. Terus terang selama ini, kami memang tidak pernah diajak duduk bareng terkait pelaksanaan proyek itu,” ujar Wakil Ketua DPRD M. Yasin. (saw/saw)
