Pasuruan (wartabromo.com) – Banjir Pasuruan, menjadi sorotan sejumlah pihak, terutama pemerintah. Atasi banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, ajukan Rp 1 triliun ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Timur, Dahlan menegaskan, pihaknya memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan upaya-upaya penanganan, antisipasi banjir akibat luapan air sungai.
Menurutnya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan, termasuk kewenangannya, mendesak untuk dilakukan normalisasi.
“Saya mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk bisa merawat dan menormalisasi sungai di Pasuruan,” kata Dahlan, usai peringati Hari Air Dunia, di Desa Cowek, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (22/3/2018).
Disebutkan, hampir seluruh sungai di wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan, mengalami pendangkalan. Diantaranya di wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat Sungai Welang, Kedunglarangan, Wrati, Rejoso; selain juga di wilayah Kota Pasuruan, seperti sungai Gembong dan Petung.
Pengajuan dana Rp 1 triliun itu diajukan, setelah pihaknya melakukan studi dan kajian rencana normalisasi secara besar-besaran.
Normalisasi dengan jumlah angaran fantastis itu, ditegaskan hanya satu cara mengatasi banjir. Banyak faktor, yang dia anggap menjadi penyebab banjir, selain pendangkalan sungai. Salah satu hal yang juga menjadi prioritas adalah mengembalikn fungsi daerah resapan air dengan upaya penanaman pohon
“Selain itu, harus ada dukungan dari Pertanian, Perhutani, dan masih banyak lagi,” kata Dahlan kemudian.
Upaya yang akan dilakukan tersebut, diperkirakan akan membantu mengatasi banjir, yang selama ini terus menghantui warga Pasuruan.
Disisi lain, ia ingin membuat sebuah badan yang menaungi sungai, terutama sungai di Pasuruan sampai Banyuwangi. Dijelaskan, sejauh ini masih ada dua badan, yakni badan yang menaungi sungai Brantas dan Bengawan Solo.
“Kalau di wilayah timur ini sudah terbentuk badan sungai ini dijamin akan lebih tertata,” tandasnya.
Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Muchaimin, menambahkan, ancangan menjaga ekosistem dan daerah resapan air saat ini masih tetap menjadi fokus kegiatannya dengan upaya penanaman pohon. Namun, ihtiar itu harus dilakukan bersama-sama semua pihak.
“Menjaga lingkungan untuk masa depan dan kelestarian air untuk generasi di masa yang akan datang,” kata Muchaimin. (man/ono)
