Sudahi gejolak dengan merembuk pokok permasalahan secara bersama dan dengan kepala dingin, bukan saling balas dendam dalam bentuk aksi-aksi dan gejolak sosial yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga.
Kedua, integrasi horizontal (teritorial). Integritas horizontal ini mencakup pada masalah-masalah horizontal untuk mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang heterogen. Masyarakat mayoritas tidak dibenarkan untuk menindas kelompok minoritas dalam menentukan sikap dan tindakannya untuk mewujudkan kesamaan dalam tatanan berbangsa dan bernegara.
Dalam mewujudkan kerukunan hidup yang berkelanjutan, tentunya konflik-konflik yang berbau SARA harus dikesampingkan dan harus ada pemersatu di masyarakat.
Kemajemukan dapat dijaga dengan tetap memegang teguh rasa nasionlisme atau cinta terhadap tanah air. Selain faktor SARA konflik akan mudah membesar jika dibumbui oleh kesenjangan-kesenjangan dalam proses penegakan hukum dan keadilan.
Pihak-pihak yang merasa mayoritas dan mempunyai banyak massa akan dengan mudah terpancing dan melihatkan keegoisannya sehingga muncul konflik dan menimbulkan kerusuhan. Pemerintah harus berhati-hati dalam memantau aksi-aksi dan tidak dibenarkan mematikan unsur-unsur kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
Satu hal yang patut kita pahami bahwa penerapan kekerasan dalam upaya menciptakan integrasi nasional tidak akan menghasilkan penyelesaian. Melainkan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih kompleks. Sehingga penyelesaiannya juga semakin runit dan susah.
Pada hakikatnya nilai-nilai nasionalisme harus tetap dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh masyarakat (massa) dan pemerintah. Baik struktur pemerintah terendah atau daerah sampai ke tingkat pusat atau nasional (Vertikal).
Sehingga peran timbal balik antara dimensi vertikal dan horizontal ini tetap melekat pada nilai-nilai nasionalisme dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak ketiga yang kemudian masuk dan sewaktu-waktu dapat memperkeruh suasana.
Untuk mencegah agar pihak ketiga tidak dapat memecah belah integrasi nasional, sudah seharusnya pemerintah menjaga keamanan bangsa dengan mengambil langkah-langkah untuk mengantsipasi paham-paham luar yang berkembang dan bertentangan dengan nilai-nilia luhur pancasila.
Pemerintah harus teliti dalam mengkaji paham-paham luar yang dapat merusak keutuhan nasional. Jangan sampai pemerintah salah langkah dalam mencabut akar permasalahan, karena nilai-nilai keberagaman yang kompleks dan rentan terhadap masalah dan konflik seperti nilai keagamaan, budaya dan nilai-nilai yang dianggap mendasar dalam keberagaman.
Jika pemertintah salah dalam menentukan langkah tentunya pihak ketiga dengan mudah masuk dan mengadu domba suatu kelompok sosial sehingga benturan fisik tidak dapat dihindari.
Kesimpulannya antara unsur vertikal dan horizontal harus tetap berdialog dan berkomunikasi positif sehingga menciptakan konsolidasi yang positif untuk membangun integrasi nasional. (**)
*Penulis merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Malang.
