Pasuruan (WartaBromo.com) – Kebijakan menaikkan tarif retribusi pasar di Kota Pasuruan mendapat tanggapan dari DPRD. Dewan mempertanyakan apa dasar yang dipakai pemkot dalam kenaikan tarif retribusi tersebut.
Pada Senin (16/01/2023), Komisi II DPRD Kota Pasuruan melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pasuruan di Kantor Disperindag.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Soemarjono mengungkapkan, kenaikan tarif retribusi tak lain adalah seiring dengan upaya Pemkot Pasuruan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2023.
Selain itu, memang tarif retribusi pasar belum pernah diubah sejak tahun 2011. Namun meski demikian, menurut Soemarjono, menaikkan tarif retribusi pasar juga perlu dilakukan dengan kajian yang matang sebelumnya.
“Jadi seharusnya jangan hanya berdasar target menaikkan pendapatan, tapi juga harus ada kajian, misalnya, berapa kenaikan tarif retribusi yang layak,” kata Soemarjono.
Kenaikan tarif retribusi pasar ini sekarang diatur dalam Perwali Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
Kebijakan ini mendapat penolakan dari pedagang pasar. Pedagang merasa keberatan dengan tarif retribusi yang naik sampai 100 persen bahkan lebih. Selain itu, pedagang juga merasa belum pernah mendapat sosialisasi sebelumnya.
Soemarjono mengaku, paguyuban pedagang pasar telah mengirim surat ke DPRD Kota Pasuruan. Dalam waktu dekat, surat tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Ini kan sudah terlanjur. Kita akan menindaklanjuti surat pedagang. Kita duduk bersama untuk mencari solusi,” imbuh Soemarjono.
Terpisah, Kepala Disperindag Kota Pasuruan, Yanuar Afriansyah menanggapi, saat ini tarif retribusi yang baru sudah diberlakukan. Pedagang di pasar membayar retribusi sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam Perwali Nomor 69 Tahun 2022.
“Tarif retribusi yang baru memang sudah berlaku. Tapi kami tetap menampung semua masukan dari pedagang yang keberatan untuk mencari solusi bersama-sama,” ujar Yanuar. (tof/asd)
