Pasuruan (wartabromo.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 4.065 sertipikat tanah untuk rakyat, di GOR Sasana Krida, Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (12/5/2018) sore. Hanya saja, ada 3.121 sertipikat yang diterima langsung oleh warga Kota/Kabupaten Pasuruan.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam setiap lawatannya ke daerah-daerah, ada 2 problematika masyarakat yang selalu disampaikan kepadanya.
“Banyak masalah yang disampaikan ketika saya ke daerah-daerah. Tapi dua hal yang selalu saya terima, yakni kalau gak sengketa lahan ya tanah. Oleh karena itu. Saya minta BPN bekerja ekstra dalam melayani kebutuhan masyarakat,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, sengketa lahan tersebut terjadi baik antara masyarakat dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan swasta atau rakyat dengan BUMN. Akan tetapi setelah masyarakat memegang sertipikat sebagai tanda bukti hukum kepemilikan tanah, dipastikan tidak akan terjadi sengketa atau saling klaim tentang tanah.
Orang Nomor 1 di Indonesia ini pun meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan 7 juta sertipikat per tahun. Khusus untuk Jawa Timur, Presiden menargetkan penerbitan sebanyak 1.500.000 sertipikat tanah.
“Harus bisa, karena kita harus mementingkan kepentingan rakyat. Masyarakat itu adalah segalanya bagi Negara, karena yang membesarkan Negara kita ya kita semua,” imbuhnya.
Setidaknya ada 3 daerah lain di Jawa Timur yang juga mendapatkan sertifikat tanah. Diantaranya 494 sertipikat untuk Kota dan Kabupaten Probolinggo, 350 sertipikat untuk warga Kota Surabaya dan 100 sertipikat untuk warga Kabupaten Mojokerto.
Baca juga : [Tatkala Jokowi Salah Sebut Bayt Al-Hikmah Menjadi Bayt Al-Hakim]
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat proses sertipikat bagi rakyat. Ia memprediksi pada tahun 2023, semua tanah di Jatim sudah bersertipikat.
“Kita sudah mengetahui bersama bahwa Pak Presiden memerintahkan seluruh aparat BPN untuk mempercepat sertipikat kepada rakyat. Selama ini rakyat punya tanah tapi tidak punya bukti, sehingga seringkali jadi sengketa. Terpenting, tanah yang bersertipikat akan menambah nilai jual tanah itu sendiri ,” tegasnya.(mil/may)
