Pasuruan (WartaBromo.com) – Tahapan pemilihan wali kota Pasuruan sudah dimulai. Saat beberapa Parpol mulai bermanuver, sikap sebaliknya justru ditunjukkan Partai Golkar.
Berstatus sebagai incumbent, Golkar terkesan woles bila dibanding partai-partai yang lain. Sebut saja PDI-Perjuangan, Gerindra, Nasdem, hingga Partai Hanura.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Pasuruan, Saifullah Masum mengatakan, secara prinsip, pihaknya tetap akan ambil bagian pada hajatan lima tahunan itu.
Dengan jumlah kursi parlemen yang dimilikinya saat ini, peluang partainya untuk mengusung calon sendiri pada Pilwali mendatang cukup terbuka.
“Elektabilitas Golkar masih cukup baik, bahkan mengalami peningkatan,” kata Saifullah kepada WartaBromo.com, Sabtu (4/1/2020).
Badai politik yang sempat menerpa Golkar lantaran sang ketua Setiyono yang juga sebagai wali kota Pasuruan terjerat korupsi diyakini Saifullah tidak berdampak pada perolehan suara partai, terlebih pada pertarungan di Pilwali nanti.
Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara Golkar yang justru naik bila dibanding pemilu 2004 lalu. Saat itu, Golkar meraih 15.019 suara dan 5 kursi. Sementara pada pemilu 2019, Golkar meraup 23.808 dan 7 kursi.
Meningkatnya perolehan suara itu menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap Golkar.
“Bentuk dukungan masyarakat itu kan tercermin dari perolehan kursi di DPRD,” ujar Saiful, sapaan akrabnya.
Karena itu, menjelang Pilwali mendatang, pihaknya membuka peluang untuk mengusung calon sendiri. “Dan, partai membuka selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menjalin komunikasi,” terang Saifullah.
Meski begitu, sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang untuk diusung. Salah satunya Yuli Andriyani, fungsionaris Golkar Jatim. “Ia masuk dalam penjaringan. Tapi itu belum final,” kata Saifullah.
Terpisah, Direktur Politika Research and Consulting Rio Prayogo berpendapat dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, masyarakat lebih percaya ke figur daripada ke platform partai.
Karena itulah, seandainya di sebuah daerah salah satu kader partai politik (Parpol) tersandung masalah atau skandal, maka tidak akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat pada partai tersebut.
“Pilkada itu lebih banyak ke konstruksi isu figur kandidat yang baru,” ujar Rio.
Selain itu, menurut Rio, hasil riset lembaganya menunjukkan, bahwa ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dulu, Pilkada sebelum era reformasi identitas kepartaian di masyarakat begitu kental, seperti PPP, PKB, Golkar, PDI-Perjuangan.
“Kalau sekarang orang sudah tidak bicara platform partai. Tapi bicara tentang figur,” imbuh Rio. (tof/asd)
